Page 37 - MAJALAH 221
P. 37

KUNKER
                                                                                           K OMISI II




                  lalu persoalan logistik pemilu sempat
                  mengemuka di berbagai daerah,
                  sehingga kami perlu memastikan
                  pelaksanaan pemilu dan pilkada
                  serentak 2024 bisa berjalan lebih baik,
                  lancar, aman, dan kondusif,” harap
                  Yanuar. Legislator Dapil Jawa Barat X
                  ini, meminta penjelasan bagaimana
                  pelaksanaan tahapan Pemilu
                  Serentak 2024, apa saja masalah yang
                  ditemui, dan bagaimana tahapan
                  berikutnya bisa berjalan lancar, aman
                  dan kondusif.
                     “Berbagai kendala yang dihadapi
                  dalam masa tahapan pemilu harus   FOTO: OJI/NR
                  segera diantisipasi dan dicari jalan
                                                    Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Yanuar Prihatin saat memimpin pertemuan Tim Kunres Komisi II DPR RI.
                  keluarnya agar tidak menghambat
                  tahapan pemilu yang sedang
                  berjalan,” imbuh Yanuar. KPU memiliki   sulit diakses pada waktu-waktu   menggangu kecepatan verifikator
                  beberapa sistem informasi yang    proses unggah atau unduh data.   melakukan verfikasi berkas
                  digunakan dalam pelaksanaan       “Aplikasi SILON dan SIPOL sebagai   pendaftaran pendaftar. Kendala teknis
                  tahapan dan terpusat di KPU RI,   alat bantu yang digunakan oleh   lainnya, seperti salah mendaftar
                  seperti SIPOL, SILON, SIDALIH,    KPU Kota Bekasi dalam tahapan    kecamatan, lalu ingin mengganti
                  SIAKBA, dan lain-lain. Sehubungan   verifikasi administrasi dan faktual   tujuan pendaftaran sesuai KTP/daftar
                  dengan hal tersebut, Komisi II DPR,   pada awal penggunaannya pada   yang ke-2, tetapi gagal karena muncul
                  imbuh Yanuar, juga mempertanyakan   tahapan awal verifikasi administrasi   keterangan NIK sudah digunakan
                  apakah KPU Kota Bekasi mengalami   mengalami perlambatan koneksi   (merubah tujuan pendaftaran KTP
                  permasalahan terkait penggunaan   dan akses sehingga proses verifikasi   dan NIK harus melakukan reset data),”
                  sistem informasi tersebut.        administrasi belum dapat dilakukan   pungkasnya.
                     Menjawab pertanyaan tersebut,   secara optimal pada masa awal      Di tempat berbeda, Anggota
                  Ketua KPU Kota Bekasi Nurul       tahapan verifikasi administrasi.”   Komisi II DPR RI Endro Suswantoro
                  Sumarheni mengungkapkan           katanya.                         Yahman menyoroti soal
                  beberapa permasalahan pada           Sedangkan aplikasi SIAKBA     permasalahan tagihan Pajak Bumi
                  penggunaan SIDALIH adalah         masih lambat diakses, sehingga   dan Pembangunan (PBB) dan cara
                  server yang sering melambat dan   mengganggu pendaftar dan         pembayarannya yang tidak efisien
                                                                                     di Kota Tangerang, Banten. Sebab,
                                                                                     ia mendapati banyak keluhan
                                                                                     dari masyarakat yang mengalami
                                                                                     masalah pembayaran PBB ini. Karena
                                                                                     itu, menurutnya, perlu menjadi
                                                                                     penekanan dan menjadi perhatian
                                                                                     serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot)
                                                                                     Tangerang, Banten.
                                                                                        “Pembayaran PBB tahun yang
                                                                                     sudah lewat ternyata muncul lagi,
                                                                                     seolah-olah belum bayar. Ini masih
                                                                                     menjadi masalah di masyarakat,” tutur
                                                                                     Endro kepada Parlementaria usai
                                                                                     mengikuti rapat Kunjungan Kerja
                                                                                     (Kunker) masa reses Komisi II DPR RI
                                                                                  FOTO: ANJU/NR  ke Kota Tangerang, Provinsi Banten,
                                                                                                            bia, oji,
                                                                                     Jumat (14/04/2023) lalu.
                  Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman saat mengikuti rapat Kunres Komisi II DPR RI.   aas/mh


                                                                                TH. 2023      EDISI 221     PARLEMENTARIA        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42