Page 37 - MAJALAH 221
P. 37
KUNKER
K OMISI II
lalu persoalan logistik pemilu sempat
mengemuka di berbagai daerah,
sehingga kami perlu memastikan
pelaksanaan pemilu dan pilkada
serentak 2024 bisa berjalan lebih baik,
lancar, aman, dan kondusif,” harap
Yanuar. Legislator Dapil Jawa Barat X
ini, meminta penjelasan bagaimana
pelaksanaan tahapan Pemilu
Serentak 2024, apa saja masalah yang
ditemui, dan bagaimana tahapan
berikutnya bisa berjalan lancar, aman
dan kondusif.
“Berbagai kendala yang dihadapi
dalam masa tahapan pemilu harus FOTO: OJI/NR
segera diantisipasi dan dicari jalan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Yanuar Prihatin saat memimpin pertemuan Tim Kunres Komisi II DPR RI.
keluarnya agar tidak menghambat
tahapan pemilu yang sedang
berjalan,” imbuh Yanuar. KPU memiliki sulit diakses pada waktu-waktu menggangu kecepatan verifikator
beberapa sistem informasi yang proses unggah atau unduh data. melakukan verfikasi berkas
digunakan dalam pelaksanaan “Aplikasi SILON dan SIPOL sebagai pendaftaran pendaftar. Kendala teknis
tahapan dan terpusat di KPU RI, alat bantu yang digunakan oleh lainnya, seperti salah mendaftar
seperti SIPOL, SILON, SIDALIH, KPU Kota Bekasi dalam tahapan kecamatan, lalu ingin mengganti
SIAKBA, dan lain-lain. Sehubungan verifikasi administrasi dan faktual tujuan pendaftaran sesuai KTP/daftar
dengan hal tersebut, Komisi II DPR, pada awal penggunaannya pada yang ke-2, tetapi gagal karena muncul
imbuh Yanuar, juga mempertanyakan tahapan awal verifikasi administrasi keterangan NIK sudah digunakan
apakah KPU Kota Bekasi mengalami mengalami perlambatan koneksi (merubah tujuan pendaftaran KTP
permasalahan terkait penggunaan dan akses sehingga proses verifikasi dan NIK harus melakukan reset data),”
sistem informasi tersebut. administrasi belum dapat dilakukan pungkasnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, secara optimal pada masa awal Di tempat berbeda, Anggota
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul tahapan verifikasi administrasi.” Komisi II DPR RI Endro Suswantoro
Sumarheni mengungkapkan katanya. Yahman menyoroti soal
beberapa permasalahan pada Sedangkan aplikasi SIAKBA permasalahan tagihan Pajak Bumi
penggunaan SIDALIH adalah masih lambat diakses, sehingga dan Pembangunan (PBB) dan cara
server yang sering melambat dan mengganggu pendaftar dan pembayarannya yang tidak efisien
di Kota Tangerang, Banten. Sebab,
ia mendapati banyak keluhan
dari masyarakat yang mengalami
masalah pembayaran PBB ini. Karena
itu, menurutnya, perlu menjadi
penekanan dan menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot)
Tangerang, Banten.
“Pembayaran PBB tahun yang
sudah lewat ternyata muncul lagi,
seolah-olah belum bayar. Ini masih
menjadi masalah di masyarakat,” tutur
Endro kepada Parlementaria usai
mengikuti rapat Kunjungan Kerja
(Kunker) masa reses Komisi II DPR RI
FOTO: ANJU/NR ke Kota Tangerang, Provinsi Banten,
bia, oji,
Jumat (14/04/2023) lalu.
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman saat mengikuti rapat Kunres Komisi II DPR RI. aas/mh
TH. 2023 EDISI 221 PARLEMENTARIA 37