Page 38 - MAJALAH 221

KUNKER
K OMISI III

Menyorot Penegak Hukum Nakal

dan Korupsi

Para penegak
hukum yang kerap
kali memeras para
pihak yang sedang
berperkara, sebaiknya
ditindak tegas dengan
mempidakannya.
Selama ini, para
penegak hukum
nakal tersebut hanya
mendapat sanksi
mutasi, penurunan
pangkat, atau
sanksi etik. Dengan
mempidanakannya,
itu lebih jelas dan FOTO: HUSEN/NR
membawa efek jera.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.

nilah yang disampaikan Anggota kejaksaan, tapi juga di pengadilan. Diungkapkan Johan, para
Komisi III DPR RI Johan Budi “Masih ada hakim-hakim penegak hukum yang menangani
saat mengikuti kunjungan kerja yang nakal, yang coba memeras. sengketa tanah, biasanya bertransaksi
ke kantor Pengadilan Tinggi Tentu harus dilaporkan ke Ketua di luar gedung pengadilan. Isu ini
IJawa Timur di Surabaya. Ia PT atau Ketua MA. Mereka jadi perhatian mantan juru bicara
mengatakan, para penegak hukum memperdagangkan kasus. Anggaran KPK tersebut. “Pada kasus-kasus
yang nakal tersebut telah merusak (untuk insentif) memang perlu sengketa tanah, biasanya mereka
integritas dan kredibilitas dirinya. Di ditingkatkan, tapi kredibilitas dan minta di luar gedung pengadilan. Ini
hadapan para hakim, sekali lagi Johan integritas juga perlu ditingkatkan,” harus dibarengi dengan integritas
menegaskan, para penegak hukum pandang Johan. para hakim yang menangani perkara,”
perlu dipidanakan bila melakukan Politisi PDI Perjuangan itu, tutupnya.
hal-hal tercela yang merusak menambahkan, insentif bagi para Masih di Suarabaya, Anggota
integritas dan kredibilitas. penegak hukum memang perlu Komisi III DPR RI Didik Mukriato
Memperdagangkan perkara diberikan secara ideal. Insentif menyorot soal over kapasitas Lapas
atau memeras orang yang sedang diberikan per perkara yang ditangani. Jatim yang sudah mencapai 107
berperkara merupakan tindakan Dengan insentif itu, diharapkan persen. Kapasitasnya tersu disesaki
tercela yang tidak cukup hanya perbuatan tercela bisa dikurangi. para narapidana narkotika. Situasi
dimutasi atau diberi sanksi etik. Hal ini Di pengadilan, misalnya, kasus- kelebihan kapasitas ini sudah
disampaikan Johan Kamis (11/5/2023) kasus tanah biasanya mengundang berlangsung lama.
silam. Penegak hukum yang kerawanan suap antara penegak Didik menyampaikan ini kepada
dimaksud, tidak saja di kepolisian atau hukum dan yang berperkara. Parlementaria di sela-sela pertemuan

38 PARLEMENTARIA EDISI 221 TH. 2023