Page 23 - MAJALAH 215

LEGISLASI

pemenuhan untuk mendapatkan KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH
kualitas lingkungan hidup yang
lebih baik merupakan hak dasar Lain: 182.289865 (3.55%)
Kawasan: 334.446389 (6.52%)
warga yang harus dipenuhi negara. Fasilitas Publik: 350.064457 (6.82%)
Sebabnya, UU Pengelolaan Sampah
Nomor 18 Tahun 2008 merupakan Rumah Tangga: 2092.359809 (40.78%)
turunan teknis dari upaya negara Pasar: 819.524778 (15.97%)
untuk memenuhi hak terrsebut
Rumah Tangga
sebagaimana amanat Pasal 28H ayat Perniagaan
(1) UUD NRI Tahun 1945. Perkantoran
Pasar
Namun, DPR menilai regulasi Perniagaan: 1001.206790 (19.51%) Perkantoran: 351.489764 (6.85%) Fasilitas Publik
tersebut perlu segera direvisi guna Kawasan
Data diambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK Tahun 2021 Lain
mengikuti perkembangan zaman,
khususnya, sejauh mana regulasi
tersebut adaptif dan efektif untuk agregasi alokasi APBD tertinggi tombak dan kolaborator bersama
mengatur persoalan sampah yang untuk mengalokasikan anggaran pemerintah menangani persoalan
kian meningkat belakangan ini. penanganan sampah pada Tahun tersebut. Kunci dari pemberdayaan
“Bahkan, tidak hanya di perkotaan, di Anggaran 2022. masyarakat adalah lahirnya partisipasi
beberapa daerah sampah juga telah Tiga provinsi tersebut adalah publik. Sehingga, tanpa intervensi dari
menjadi faktor pendorong terjadinya Jawa Barat, Jawa Timur, dan negara pun, masyarakat sudah secara
bencana alam,” ujar Wakil Ketua Banten. “Karena itu, kami dari Baleg mandiri mengelola sampahnya mulai
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul mengimbau kepada pemerintah dari rumah tangganya masing-masing.
Wahid. daerah, kota, dan kabupaten serta “Namun, dalam UU pengelolaan
Politisi PKB tersebut menilai provinsi ini untuk menganggarkan sampah yang ada saat ini belum
UU yang berusia sudah lebih dalam APBD-nya itu minimal satu mengatur edukasi atau partisipasi
dari 14 tahun itu belum memadai persen dari kekuatan pagu dan PAD. publik dalam mengatur dan
untuk adaptasi teknologi modern Sehingga, persoalan sampah itu mengatasi persoalan sampah.
pengolahan sampah. Padahal, tertangani,” ujar Ibnu. Earmarking Karena itu, perlu ada perbaikan
selain untuk menjadi sumber anggaran ini perlu dilakukan juga secara substansi pada beberapa
kelestarian lingkungan dengan sebagai upaya untuk mengedukasi pasal di UU tersebut,” ujar Nyoman.
menjadi produk pupuk, sampah masyarakat dalam pemilahan sampah Jika partisipasi masyarakat telah
bisa dimanfaatkan untutk menjadi sejak dari rumah (hulu). terbangun, maka perlu dibarengi pula
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Ditambahkan Anggota Baleg DPR dengan kolaborasi antarkementerian/
(PLTSa) sebagai salah satu sumber RI lainnya, Darori Wonodipuro bahwa lembaga untuk menangani masalah
Energi Baru Terbarukan (EBT). “Oleh sebagian masyarakat perlu edukasi sampah ini.
karenanya, pengolahan sampah karena belum paham mengenai Sebab, menurut Anggota Baleg
harus lebih modern. Kita juga tidak pengelolaan sampah secara mandiri. DPR RI Desy Ratnasari tata kelola
boleh mengolah sampah secara “Karena belum bisa membedakan tiga sampah bukan hanya tanggung jawab
konvensional,” tambahnya. jenis sampah. Ada sampah organik, Kementerian Lingkungan Hidup dan
sampah plastik, dan sampah (limbah) Kehutanan (KLHK) saja. Melainkan
Keberpihakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Ini juga institusi negara lain, seperti
Anggaran yang perlu penjelasan karena sangat Badann Riset dan Inovasi Nasional
membahayakan bagi masyarakat,” (BRIN) maupun Kementerian BUMN.
Tantangan lain adalah mengenai jelas Darori. “BRIN juga bisa mengembangkan
kapasitas anggaran dalam hal yang dapat memacu timbulan
pembiayaan. Sebabnya, menurut Human Sentris sampah itu untuk termanfaatkan
Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam, dengan baik. PLN bisa memanfaatkan
teknologi pengolahan sampah Itulah sebabnya diperlukan sejumlah hasil biogas untuk dijadikan
modern memerlukan anggaran kebijakan penanganan sampah yang energi listrik. Karena itu, mulai dari
yang tidak sedikit. Data dari Sistem menjadikan masyarakat sebagai masyarakat, pemerintah, hingga
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) subjek. Anggota Baleg DPR RI, I semuanya harus bisa bersinergi
Kemdagri menjelaskan sebanyak Nyoman Parta, menilai masyarakat memberikan jalan keluar dari masalah
tiga provinsi yang telah memiliki perlu ditempatkan sebagai ujung sampah,” ujar Desy. lrdn

TH. 2022 EDISI 215 PARLEMENTARIA 23