Page 62 - MAJALAH 228
P. 62

K A L E I D O S K O P   2 0 2 3
             M A J E LI S  K E HOR MATAN  D EWA N



                             Sosialisasi Tupoksi MKD




                             Mengawali
                             tahun 2023,
                             Majelis
                             Kehormatan
                             Dewan (MKD)
                             DPR RI
                             menggelar
                             sosialisasi
                             fungsi, tugas,
                             wewenang,
            termasuk tanda nomor kendaraan
            bermotor (TNKB) milik para anggota
            DPR RI ke DPRD Jawa Barat. Ketua
            MKD DPR Adang Daradjatun
            memaparkan, sosilisasi ini penting
            dilakukan untuk memahami kerja   FOTO: ARIEF/NR
            MKD. Para wakil rakyat juga memiliki
            hak imunitas dalam bekerja.
                                              Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat membuka Seminar MKD DPR RI di Jakarta, Maret lalu.
               Adang juga mengungkapkan
            bahwa TNKB bagi Anggota DPR
            RI merupakan hak protokoler yang   MKD Adang Darojatun saat membuka   rakyat di pusat dan daerah. Hak
            diatur dalam UU No.17/2014 tentang   seminar. Hadir sebagai pembicara   imunitas yang melakat pada anggota
            MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI dan         Romo Magnis Suseno, J Kristiadi,   DPR RI ini tak menghalangi publik
            DPRD). TNKB itu juga diberikan,   Abdul Chair Ramadhan, Rachmat    untuk menyampaikan kritik tajamnya
            agar masyarakat mudah mengawasi   Badja, dan Yulianto Sudrajat.    kepada DPR.
            anggota DPR. Dengan TNKB                                              “Sosialisasi ini
            khusus ini, lanjut Adang, justru akan   Sosialisasi TNKB           untuk mempersiapkan
            meningkatkan kinerja para wakil      MKD terus menyosialisasikan   dan mentransformasikan keputusan
            rakyat dalam menjalankan tanggung   TNKB ini ke beberapa DPRD di   sementara MKD DPR RI perihal
            jawab dan tugas konstitusionalnya.   seluruh Indonesia. Pada Maret lalu,   hak imunitas, supaya mereka
                                              giliran MKD berkunjung ke DPRD   (DPRD) kritis, tetap menyampaikan-
            Seminar Pemilu                    Jawa Timur. Ketua MKD Adang      permasalahan rakyat,” pungkasnya.
               Pada Maret lalu, MKD menggelar   Daradjatun memaparkan, TNKB
            seminar nasional bertajuk         khusus bagi anggota DPR RI bukan   Mengantisipasi Surat
            Menyongsong Kontestasi Demokrasi;   berarti diistimewakan, tapi bertujuan   Kaleng
            Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi,   memenuhi aturan protokoler.      Ketua MKD Adang Daradjatun
            Bernurani, dan Berparadigma Etis.    Publik bisa mengawasi langsung   pada kunjungannya ke DPRD
            Seminar ketika itu ditujukan untuk   driver atau pemilik kendaraan anggota   Surakarta, Jawa Tengah, Juli lalu,
            mengedukasi masyarakat agar       DPR RI. Tingkah laku sopir anggota,   menyampaikan, jelang pemilu
            memilih para wakilnya dengan baik.   bahkan, bisa diawasi publik.   serentak 2024, ada fenomena surat
               “Pemilu 2024 mendatang menjadi                                  kaleng yang kerap dilayangkan ke
            ajang kontestasi untuk mencari    Sosilaisasi Hak Imunitas         kalangan anggota dewan. Isinya tentu
            wakil rakyat yang bernurani dan      April silam, MKD DPR RI menggelar   ingin memfitnah atau menyebarkan
            berparadigma etis. Tidak hanya    sosialisasi hak imunitas anggota   berita bohong tentang seseorang.
            memilih calon wakil rakyat yang   dewan. Anggota MKD Sartono          “Kami mengingatkan para
            disajikan partai politik, melainkan   Hutomo menjelaskan, keberadaan hak   penegak hukum, baik kepolisian,
            memilih calon wakil rakyat yang   imunitas ini penting disosialisasikan   kejaksaan, dan lainnya, akan
            mampu memahami arti dan makna     kepada DPRD di setiap daerah untuk   muncul fenomena surat kaleng
            dari rakyat itu sendiri,” ungkap Ketua   melihat perbandingan antara wakil   menjelang pemilu serentak 2024



             62   PARLEMENTARIA     EDISI 228     TH. 2023
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67