Page 57 - MAJALAH 228
P. 57

K A L E I D O S K O P    2 0 2 3
                                                                                        BAKN




                                                                               pemerintah terkait pemberian PMN
                                                                               terhadap masing-masing BUMN.”

                                                                               Bulog Jadi BLU
                                                                                  Agustus silam, Ketua BAKN
                                                                               DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong
                                                                               agar Bulog menjadi Badan Layanan
                                                                               Umum (BLU) ketimbang menjadi
                                                                               BUMN. Wacana ini dilontarkannya
                                                                               lantaran Perum Bulog kerap
                                                                               mengalami kesulitan memperoleh
                                                                               keuntungan (profit).
                                                                                  Di sisi lain, Perum Bulog juga
                                                                               memiliki utang senilai Rp7 triliun
            FOTO: OJI/NR                                                       yang digunakan untuk menalangi

                                                                               pembelian beras yang diinisiasi
            Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT. Krakatau Steel di Cilegon.   Badan Pangan Nasional (Bapanas).
                                                                               Dan PMN yang diperoleh Bulog saat
            penyelesaian pekerjaan dan tujuan   juga digelar bersama Kemenkeu dan   ini juga sulit dimanfaatkan untuk
            pemberian dana PMN menjadi tidak   Kemen BUMN di Bandung, Jabar.   menjaga ketahanan pangan. Bulog
            tercapai dalam roadmap dan RKAP   BAKN seperti disampaikan ketuanya,   mendapat PMN sebesar Rp5 triliun
            masing-masing BUMN. Demikian      Wahyu Sanjaya berkepentingan     tahun 2015-2016. PMN dimanfaatkan
            diungkapkan Ketua BAKN Wahyu      menelaah laporan hasil pemeriksaan   untuk peningkatan kapasitas usaha
            Sanjaya saat memimpin kunjungan   BPK soal PMN ini.                pengelolaan (beras, gabah, jagung,
            kerja BAKN ke PT. Krakatau Steel.    Dalam pertemuan tersebut,     dan kedelai),
                                              Wahyu menyoroti PT. KAI yang
            BAKN Pantau PMN                   mendapat beban penugasan dari    Perhatian pada BUMN
               Juni lalu, BAKN memantau       pemerintah yang cukup berat, salah   Maritim
            langsung penggunaan dana PMN      satunya terkait Kereta Cepat Jakarta   September lalu, Anggota BAKN
            untuk tiga BUMN, yaitu PT Kereta   Bandung (KCJB). “Saya berharap,   DPR RI Amir Uskara mengapresiasi
            Api Indonesia (KAI), PT. Hutama   BAKN bisa mengambil kesimpulan   kinerja keuangan PT PELNI (Persero),
            Karya, dan PT. Wijaya Karya. Selain   terkait langkah-langkah ke depan   PT Industri Kapal Indonesia
            dengan tiga BUMN itu, pertemuan   yang perlu diwaspadai dan dilakukan   (Persero), dan PT ASDP Indonesia
                                                                               Ferry (Persero). Menurutnya, kinerja
                                                                               keuangan dari tiga perusahaan
                                                                               BUMN yang bergerak di sektor
                                                                               maritim sudah menunjukkan hasil
                                                                               yang cukup bagus.
                                                                                  Namun, ia menyayangkan
                                                                               sikap pemerintah yang kurang
                                                                               memberi perhatian terhadap tiga
                                                                               perusahaan pelat merah tersebut.
                                                                               Ia mencontohkan keadaan armada
                                                                               kapal di PT PELNI yang rata-rata
                                                                               berusia di atas 25 tahun. “PT Pelni
                                                                               punya 26 kapal yang usianya
                                                                               rata-rata di atas 25 tahun. Saya
                                                                               kira ini bisa berbahaya untuk
                                                                               kepentingan masyarakat terutama
            FOTO: SAFITRI/NR                                                   menggelar pertemuan dengan
                                                                               para pengguna,” ungkapnya saat

                                                                               BUMN maritim di Sulawesi Selatan.
            Anggota BAKN DPR RI Amir Uskara saat mengikuti rapat dengan Perwakilan Kementerian Keuangan, DJKN, Kementerian   mh
            Perhubungan, dan stakeholder terkait lainnya di Makassar.

                                                                                                          57
                                                                          TH. 2023     EDISI 228     PARLEMENTARIA        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62