Page 55 - MAJALAH 228
P. 55
K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
BA L E G
“Namun demikian Panja
menyerahkan sepenuhnya kepada
rapat pleno, apakah rumusan
RUU hasil harmonisasi yang
telah dihasilkan oleh Panja dapat
diterima,” papar Baidowi.
RUU Pilkada Jadi Inisiatif
DPR
Oktober silam, RUU Pilkada
juga jadi usul inisiatif DPR RI.
RUU ini merupakan perubahan
keempat atas UU No.1/2015 tentang
FOTO: MUNCHEN/NR Wali Kota. Salah satu poin krusial
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
yang disepakati adalah memajukan
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas usai memimpin rapat pleno Baleg DPR RI secara resmi menyepakati RUU Tentang pelaksanaan Pilkada dari bulan
Perubahan Keempat Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi usulan inisiatif November 2024 menjadi bulan
DPR.
September 2024.
Ketua Baleg Supratman Andi
harus mempertimbangkan unsur mengharmonisasi 27 RUU Agtas mengatakan, RUU ini untuk
representasi perempuan, minimal Kabupaten/Kota. Perubahan atas 27 memperkuat sistem presidensial.
30 persen. Representasi perempuan kabupaten/kota tersebut,didasari Selama ini, pemerintah selalu
itu juga bisa kita hadirkan dalam oleh beberapa hal. Diantaranya, disibukkan oleh pelantikan
pengisian Komisi Yudisial ini dan pembentukan UU pada 27 para kepala daerah yang tidak
termasuk juga komisi yang lain,” kabupaten/kota tersebut masih bersamaan. Kelak, hubungan antara
tutur Luluk. menggunakan UU RIS dan UU presiden, gubernur, wali kota, dan
Darurat, sehingga perlu disesuaikan bupati bisa dilantik serentak di
Menanti Kehadiran RUU dengan Undang-Undang Dasar seluruh Indonesia.
KIA NRI Tahun 1945 dan peraturan
Anggota Baleg Luluk perundang-perundangan lainnya. Bahas RUU Jakarta
Nur Hamidah menjelaskan, Anggota Baleg Charles November lalu, Baleg) DPR
kesejahteraan ibu dan anak sangat Meikyansyah megatakan, setidaknya kembali menggelar Rapat Panja
urgen dalam melahirkan SDM ada lima dasar yang melatari Penyusunan RUU tentang
unggul bagi negara. Oleh sebab perubahan 27 RUU Kabupaten/Kota Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
itu, RUU Kesejahteraan Ibu dan tersebut. Dasar perubahan lainnya, Rapat beragendakan mendengar
Anak (KIA) hadir untuk memastikan lanjut Charles, adalah harus sejalan perubahan substansi setelah Panja
beban-beban yang selama ini dengan UU No.23/2014 tentang melakukan RDPU dengan beberapa
dirasakan perempuan dapat diambil Pemerintahan Daerah. pakar hingga kelompok masyarakat
alih oleh negara dan masyarakat Betawi.
dalam RUU tersebut. RUU Migas Jadi Inisiatif “Baleg telah melakukan RDPU
“Di mana negara? Padahal, DPR dengan sejumlah pakar. diantaranya,
negara sangat membutuhkan RUU Migas resmi menjadi usul pakar sosial, pakar pemerintahan
hadirnya perempuan di dalam inisiatif DPR RI setelah Baleg dan dan otonomi daerah, pakar hukum
negaranya. Padahal, jika sudah ada Komisi VII menyepakatinya. RUU tata negara, dan perwakilan
kelahiran di negara ini, bangsa ini ini merupakan perubahan kedua masyarakat adat Betawi. Saat ini
akan berhenti dan tidak ada lagi atas UU No.22/2001 tentang Migas. kita dengarkan hasil singkronisasi
yang namanya kelahiran,” ungkap Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, dari tenaga ahli dan masukan
Luluk, Juni lalu. September lalu, menyampaikan, bapak ibu. Ini juga saatnya bapak
berdasarkan aspek teknis, substansi ibu memberikan catatan kembali,”
27 RUU Kabupaten/Kota dan asas pembentukan perundang- ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI,
Dibahas undangan, RUU Migas dapat diajukan Achmad Baidowi saat memimpin
Pada Juli lalu, Baleg terus sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. rapat. mh
55
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 55
