Page 53 - MAJALAH 228
P. 53

K A L E I D O S K O P    2 0 2 3
                                                                                     BA N G G A R




            Hukum dan Keamanan, Menko         yang tumbuh 26,2 persen (yoy) dan   BLT Akibat El Nino
            Bidang Pembangunan Manusia dan    PPN dalam negeri yang tumbuh        Oktober lalu, Ketua Banggar
            Kebudayaan, dan Menko Bidang      19,5 persen (yoy). “Padahal pada   DPR RI Said Abdullah menilai,
            Kemaritiman dan Investasi.        tahun-tahun sebelumnya, kinerja   penggratisan pajak perumahan
               “Dari sisi kebutuhan, usulan pagu   penerimaan cukai senantiasa   dan BLT akibat el nino tidak cukup
            tidak ada yang tidak bisa kita terima.   melebihi target, dan menopang   untuk mengatasi masalah yang
            Banggar memastikan keempat        pendapatan negara,” ungkap Said   muncul di tengah masyarakat.
            Menko mendapat tambahan           Abdullah, Ketua Banggar.         Rencananya dua program tersebut
            anggaran pada September, ketika                                    akan digelontorkan pemerintah
            APBN diketok di Badan Anggaran,”   Mengapresaisi                   pada akhir 2023 ini. Presiden Jokowi
            kata Said. Kemenko Polhukam       Perwakilan BI Tokyo              sebelumnya mengumumkan
            mendapat tambahan Rp91,96 miliar,    Wakil Ketua Banggar Muhidin   pemerintah akan menanggung 100
            Kemenko Perekonomian Rp40,26      Muhammad Said menyatakan,        persen Pajak Pertambahan Nilai
            miliar, Kemenko PMK Rp189,89      kehadiran Kantor Perwakilan Luar   (PPN) untuk transaksi rumah seharga
            miliar, dan Kemenko Marves        Negeri (KPwLN) Bank Indonesia    di bawah Rp2 miliar dalam rentang
            Rp76,39 miliar.                   (BI) di Tokyo diharapkan semakin   November - 2023 sampai Juni 2024
                                              memperkuat hubungan ekonomi      mendatang.
            Mengapresiasi                     dan keuangan Indonesia-Jepang.      “Namun kami perlu ingatkan
            Perpajakan                        Muhindin menyampaikan ini saat   pemerintah bahwa program tersebut
               Juli lalu, Banggar mengapresiasi   memimpin delegasi Banggar ke   tidak cukup menyelesaikan masalah
            kinerja pemerintah pada           Tokyo, September lalu.           pokok yang dihadapi rakyat. Masalah
            sektor perpajakan. Di tengah         Peran KPwLN BI di Tokyo       fundamental kita adalah kebutuhan
            gempuran isu miring terkait       sangat vital dan strategis. Selain   pangan dan minyak bumi yang
            perpajakan, pemerintah masih      sebagai perwakilan BI juga       ditopang dari impor negara lain,
            bisa mempertahankan kinerja       merupakan panggung depan         dan ketergantungan penggunaan
            penerimaan perpajakan. Realisasi   dalam menampilkan potensi       Dolar Amerika Serikat (AS) dalam
            penerimaan pajak pada akhir Juni   ekonomi dan investasi Indonesia.   pembayaran internasional,” ujar Said.
            2023 mencapai Rp970,2 triliun atau   “Kita berharap Kantor Perwakilan
            56,5 persen dari target.          BI Tokyo memainkan peran yang    Kerja Sama Perdagangan
               Penerimaan pajak tumbuh 9,9    lebih strategis, terutama untuk   dengan Inggris
            persen dibanding periode yang     meningkatkan kerja sama keuangan,   Hubungan kerja sama
            sama tahun lalu. Penerimaan       moneter, dan perdagangan antara   perdagangan dan investasi antara
            pajak ditopang oleh PPh Badan     Indonesia dan Jepang”, jelas Muhidin.  Indonesia dan Inggris terus
                                                                               mengalami perkembangan yang
                                                                               positif dan terbuka lebar untuk
                                                                               terus ditingkatkan dalam beberapa
                                                                               tahun ke depan. Terlebih, saat ini
                                                                               Inggris termasuk salah satu negara
                                                                               yang memiliki investasi terbesar di
                                                                               Indonesia. Demikian mengemuka
                                                                               saat delegasi Banggar DPR
                                                                               berkunjung ke gedung Parlemen
                                                                               Inggris yang dipimpin Syarief
                                                                               Abdullah Alkadrie.
                                                                                  “Kami menilai kerjas ama
                                                                               perdagangan dan investasi antara
                                                                               Inggris dan Indonesia sudah
                                                                               berlangsung sejak lama dan selalu
                                                                               mengalami peningkatan dari
                                                                               tahun ke tahun. Oleh sebab itu,
            FOTO: RUNI/NR                                                      sudah saatnya kerja sama ini perlu

                                                                               diperluas ke berbagai sektor,” ujar
            Pimpinan delegasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dalam Kunjungan Kerja ke Parlemen Inggris,   Syarief.   mh
            London, membicarakan kerja sama perdagangan dan investasi.

                                                                                                          53
                                                                          TH. 2023     EDISI 228     PARLEMENTARIA        53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58