Page 56 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Sosialisasi Cukai Rokok

Badan
Akuntabilitas
Keuangan
Negara
(BAKN) DPR
RI menggelar
sosialisasi
cukai hasil
tembakau (CHT)
dengan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) di Bandung, Januari 2023
silam. Ketua BAKN Wahyu Sanjaya
mengungkapkan, ada temuan
berulang terhadap permasalahan
CHT, karena perusahaan rokok belum
memahami sepenuhnya soal ini. FOTO: BIANCA/NR
Wahyu menyerukan agar BPK terus
mengawasi CHT ini.
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin pertemuan dengan BPK di Bandung, Jawa Barat, Januari lalu.
Ada kenaikan CHT yang mesti
diketahui besaran tarifnya untuk
perusahaan pengeloha hasil pemanfaatan DBHCHT ini, sehingga dievluasi sejauh mana efektivitasnya.
tembakau. Menurut Wahyu, perlu daerah yang merupakan penghasil Di Andalas, BAKN diterima Wakil
perencanaan jangka panjang, DBHCHT dengan daerah konsumen Rektor IV Hefrizal Handra yang
sehingga perusahaan dapat membuat bisa mendapatkan perlakuan yang didampingi Direktur Keuangan
rencana jangka panjang atas produksi seimbang. Jadi, tidak dipukul sama Suhanda dan Fauzan Misra.
hasil tembakau. Sebab, dalam rata antara daerah penghasil dan Universitas Andalas sendiri baru kali
beberapa dialog yang disampaikan, daerah penerima terkait masalah ini meriset PMN bagi BUMN dan
perusahaan rokok berharap kenaikan DBHCHT,” kata Wahyu. DBHCHT hasilnya kelak diserahkan kepada
cukai dapat diinformasikan dengan yang diterima Bea Cukai Soekarno BAKN.
terencana. Misalnya, tahun ini lima Hatta hanya Rp680 juta. Bila dibagi 10
persen, tahun depan lima persen, persennya untuk dana pengawasan, Evaluasi PMN
tahun berikutnya juga lima persen. itu tidak cukup dengan cakupan luas Sekali lagi, BAKN menggelar
Jadi, perusahaan bisa mengantisipasi. wilayah Banten. pertemuan membahas PMN. Kali
ini pembahasan dilakukan di PT.
BAKN Bahas DBHCHT Pengawasan PMN Krakatau Steel, Cilegon, Banten,
Februari lampau, BAKN BAKN DPR mendiskusikan Mei silam. Ada hasil pemeriksaan
menggelar pertemuan dengan soal penyertaan modal negara BPK soal ini. Dalam ikhtisar hasil
Pemerintah Provinsi Banten dan (PMN) dengan para akademisi pemeriksaan semester (IHPS) I
otoritas bea cukai bandara Soekarno- dari Universitas Andalas, Padang, Tahun 2022, Kementerian BUMN
Hatta, membahas Dana Bagi Hasil Sumatera Barat, Maret lalu. Kriteria belum sepenuhnya melakukan
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). pengucuran PMN bagi sejumlah pengendalian atas pengelolaan
Dikatakan Ketua BAKN Wahyu BUMN pun dibahas. Dari hasil beberapa program yang dibiayai
Sanjaya, DBHCHT di Banten terlalu diskusi ini, BAKN bisa memberikan PMN tahun 2015-2019. Sehingga,
kecil bila dibanding luasnya wilayah rekomendasi bagi DPR ke mana PMN tujuan pemberian PMN belum
Banten. Perlu ada perbaikan regulasi ini sebaiknya disalurkan. tercapai sesuai roadmap BUMN
menyangkut hal ini. Anggota BAKN Hendrawan 2015-2019.
“Perlu ada perbaikan peraturan Supratikno menyatakan, setelah Hal tersebut mengakibatkan
Kementerian Keuangan terkait dikucurkan, pemanfaatan PMN harus potensi terjadi keterlambatan dalam

56 PARLEMENTARIA EDISI 228 TH. 2023