Page 54 - MAJALAH 228
P. 54

K A L E I D O S K O P   2 0 2 3
                            L
                  BA DA N E G I S L A S I



                                   Mencari Titik Temu

                                                 Dua RUU






                             Mengawali
                             tahun 2023,
                             Badan Legislasi
                             (Baleg) DPR RI
                             terus mencari
                             titik temu atas
                             dua RUU, yaitu
                             RUU Pendidikan
                             Kedokteran dan
                             RUU Kesehatan.
            Di lain pihak juga ada RUU Praktik
            Kedokteran. Ketua Baleg Supratman
            Andi Agtas mengemukakan, kedua
            RUU memiliki kebutuhan yang sama.
            Untuk itu, dicari titik temu, apakah
            RUU Pendidikan Kedokteran bisa
            dimasukkan ke RUU Kesehatan.     FOTO: DEVI/NR
               Dia mengatakan, pembahasan
            RUU Kesehatan masih panjang,      Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Willy Aditya saat berfoto bersama usai menerima audiensi dengan 40 Pekerja Rumah
                                              Tangga (PRT) di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Maret lalu.
            karena akan ada tukar pikiran di
            tingkat Panja. “Ini, kan, baru awal.   masyarakat.                 hubungan kerja antara PRT, pemberi
            Nanti kita bertukar pikiran saat di   “Terselenggaranya            kerja, dan negara.
            tingkat Panja. Ini masih panjang,   pembahasan RUU yang masuk         Politisi Fraksi Partai Nasdem
            baru proses awal. Saya yakin bahwa   dalam daftar Prolegnas RUU    itu menganggap bahwa sektor
            posisi kita (Baleg) jelas, karena diberi   Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas   PRT merupakan sektor yang
            mandat dan diberi tugas untuk     RUU Perubahan Keempat Tahun      sangat rawan. Kenyataan bahwa
            menyusun naskah RUU ini dan       2020-2024 sesuai dengan arah     pekerjaannya berada di ruang
            kita harus menyelesaikan itu,” kata   kebijakan pembangunan nasional   domestik membuat akses
            Supratman.                        dan terwujudnya undang-undang    perlindungan PRT menjadi sangat
                                              yang aspiratif, memenuhi kebutuhan   terbatas. Untuk itu, penting RUU ini
            Baleg Sosialisasi                 hukum masyarakat,” ujar Baidowi.  hadir dan menjadi payung hukum
            Prolegnas                                                          yang kokoh bagi para PRT.
               Baleg mulai gencar             RUU PPRT Inisiatif DPR
            menyosialisasikan Program Legislasi   Maret lalu, Wakil Ketua Baleg   Keterwakilan Perempuan
            Nasional (Prolegnas) kepada       Willy Aditya percaya bahwa       di Komisi Yudisial
            masyarakat, agar diketahui progres   pengesahan RUU Perlindungan      Mei silam, Anggota Baleg Luluk
            semua RUU yang sedang dibahas     Pekerja Rumah Tangga (PPRT)      Nur Hamidah menyinggung posisi
            di dapur legislasi DPR. Sosialisasi   menjadi RUU inisiatif DPR akan   perempuan yang ada di lembaga
            pada Februari 2023 lalu dimulai ke   mengisi kekosongan hukum atas   publik atau pemerintah. Unsur
            Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua Baleg   status pekerja rumah tangga.   representasi perempuan minimal 30
            Achmad Baidowi mengemukakan,      Menurutnya, PRT sebagai pekerja   persen harus hadir dalam pengisian
            tujuan sosialisasi ini, agar      dalam UU No.13/2003 tentang      Komisi Yudisial.
            masyarakat mengetahui rencana     Ketenagakerjaan membuat             “Saya akan terus mengingatkan
            pembentukan hukum yang akan       pembahasan RUU PPRT menjadi      dan tidak akan lelah mengingatkan
            mengatur kehidupan masyarakat     penting. Hadirnya RUU ini akan   bahwa posisi yang ada di lembaga
            sekaligus menyerap aspirasi       memberi kepastian hukum terhadap   publik ataupun pemerintahan



             54   PARLEMENTARIA     EDISI 228     TH. 2023
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59