Page 66 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
U
INSPEKTORAT TAMA

Tata Kelola Pengadaan Barjas

FOTO: JAKA/NR

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menghadiri acara FGD Pencegahan Potensi Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa I di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI,
Senayan, Februari lalu.

Tata Kelola korupsi. Menurutnya, pengadaan jasa secara optimal untuk mencapai
Pengadaan barjas berkaitan erat dengan sasaran target yang telah ditetapkan
Barjas penggambaran good governance. serta menghasilkan pengadaan
Mengawali “Kegiatan pengadaan barang barang atau jasa yang memberikan
tahun 2023 ini, atau jasa harus menjadi perhatian manfaat sebesar-besarnya.
Inspektorat dalam pelaksanaan sebagaimana Turut hadir dalam FGD ini
Utama (Ittama), diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra
Skretariat Presiden Republik Indonesia Nomor Iskandar, Plt. Deputi Persidangan
Jenderal DPR RI, 12 Tahun 2021. Ini upaya membantu Setjen DPR RI Suprihartini, Pejabat
menggelar Focus Group Discussion program pemerintah dalam Fungsional Auditor Ahli Utama Setjen
(FGD) bertajuk Pencegahan Potensi pencegahan permasalahan di bidang DPR RI Setyanta Nugraha, Inspektur I
Permasalahan dalam Pengadaan pengadaan barang atau jasa,” ujar Mohammad Djazuli, dan Kepala Biro
Barang/Jasa (Barjas) di Ruang Abdul Habiburokhman. Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi.
Muis, Nusantara DPR RI, Februari lalu Tak hanya itu, para pelaku
Hadir sebagai pembicara kegiatan pengadaan barang atau Seminar Manajemen
Habiburokhman yang ketika itu masih jasa diharapkan dapat memenuhi Risiko
menjabat Wakil Ketua Mahkamah prinsip efisiensi, efektivitas, dan Pada Mei lalu, Ittama juga
Kehormatan Dewan (MKD) DPR. transparansi. Jika prinsip-prinsip menggelar seminar nasional yang
Ia mengatakan, pengadaan barjas tersebut terpenuhi, maka kegiatan membincang tata kelola, manajeman
kerap dijadikan kesempatan pengadaan barang atau jasa berjalan risiko, dan pengendalian internal
mendapatkan keuntungan secara transparan dan terbuka yang organisasi. Seminar ini dipandang
dengan menyalahgunakan diharapkan akan mencapai hasil yang penting untuk meningkatkan kapasitas
wewenang. Penyalahgunaan ini berkualitas dengan melaksanakan para auditor internal di Sekretariat
bisa berujung pada tindak pidana proses pengadaan barang atau Jenderal DPR. Bulan Mei kebetulan

66 PARLEMENTARIA EDISI 228 TH. 2023