Page 69 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
BK

terintegrasi.
“Pertama, kualitas pelayanan
terhadap penyelenggaraan haji lebih
baik dan berdampak secara ekonomi.
Kemudian dikembangkan dengan
ekosistem perekonomian haji yang
terintegrasi,” kata Sensi.

FGD Pencegahan Korupsi
Oktober lalu, PUU Bidang Politik,
Hukum, dan Hak Asasi Manusia, BK
DPR RI menggelar FGD bertajuk
Membangun Komitmen Bersama
FOTO: CHASBI/NR Dalam Kolaborasi Pencegahan
Political Corruption Berbasis Crisys.

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Pusat PUU Polhukham Lidya
Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Katolik Santo Thomas Medan di Medan. Suryani Widayati mengatakan, FGD
ini untuk menghimpun masukan
meaningful participation, sehingga para narasumber tersebut memiliki terkait Corruption Risk Analysis (crisys)
tercipta partisipasi dan keterlibatan kompetensi dan pengalaman dalam sebagai metode pencegahan political
publik secara sungguh-sungguh, membuat policy brief yang baik. corruption.
terutama yang diperlukan DPR ialah Hal ini disampaikan Lidya saat
argumentasi-argumentasi akademis Seminar Ekonomi Haji FGD antara tim Crysis dengan
sebagai masukan dalam penyusunan Kepala BK DPR RI Inosentius beberapa stakeholder di Bali, baik
RUU,” tutupnya. Samsul membuka Seminar Nasional akademisi, eksekutif, maupun
dengan tajuk Penguatan Ekosistem legislatif. Beberapa di antaranya,
Workshop Penulisan Ekonomi Haji yang Terintegrasi, yaitu I Putu Suarta (Kabag Fasilitasi
Policy Brief September lalu. Seminar ini Peraturan Perundang-undangan
Pusat Analisis Anggaran dan diselenggarakan Pusat Analisis Kab/Kota Sekretariat Daerah Provinsi
Akuntabilitas Keuangan Negara Keparlemenan (Pusaka)-BK DPR Bali), I Gede Indra Dewa Putra
(PA3KN), BK DPR RI menggelar RI. Sensi mengungkapkan, seminar (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Workshop Penulisan Policy Brief ini sekaligus untuk meningkatkan Daerah Provinsi Bali), dan Putu Eva
untuk meningkatkan kualitas para kualitas pelayanan haji menjadi lebih Ditayani Antari (Akademisi Fakultas
analis dalam menghasilkan karya baik dan tentu saja mengembangkan Hukum Universitas Pendidikan
tulis atau policy brief yang lebih ekosistem perekonomian haji yang Nasional). rnm/mh
tajam dan akurat kepada pembuat
kebijakan atau anggota DPR.
Hal itu disampaikan Plh. Kepala
Pusat PA3KN DPR RI Ari Mulianta
Ginting di sela-sela workshop
penulisan policy brief, di Wisma Griya
Sabha DPR RI, Kopo, Cisarua, Bogor,
Agustus lalu. “Workshop ini semoga
mampu menghasilkan suatu policy
brief yang lebih tajam, lebih akurat,
dan sesuai dengan kaidah-kaidah
policy brief yang berlaku,” ujarnya.
Pelatihan mengundang dua
narasumber dari Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Indonesia
Roy Valiant Salomo dan Muhamad FOTO: MUNCHEN/NR
Imam Alfie, serta hilipus SMS Parera
dari Tempo Institute, Ari menilai, Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam foto bersama dengan Kepala PusAKa BK DPR RI Achmad Sani Alhusain, dan
narasumber lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta, September lalu.

69
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 69