Page 68 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
K
BADAN EAHLIAN

FGD RUU Perlindungan

Konsumen

Badan Keahlian
(BK) Sekretariat
Jenderal DPR RI
menggelar Focus
Group Discussion
(FGD) di Fakultas
Hukum, UGM,
Yogyakarta,
Januari 2023
lalu. Seminar ditujukan menyerap
sebanyak mungkin pandangan ilmiah
atas UU Perlindungan Konsumen
yang ketika itu sedang direvisi.
Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul FOTO: MENTARI/NR
mengatakan, ada dua aspek krusial
dalam menyusun naskah akademik
Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul saat menjadi pembicara pada FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Perancangan
RUU, yaitu faktor mekanisme dan Undang-Undang (PUU) Setjen DPR RI.
faktor substansi.
Hal itu disampaikan Sensi, sapaan sama memberi masukan atas RUU pengetahuan bagi masyarakat,”
akrab Inosentius Samsul, dalam Sistem Perbukuan, Juli lalu. Ini tambah Sensi.
FGD yang diselenggarakan Pusat merupakan kerja sama ke-61 BK
Perancangan Undang-Undang dengan sejumlah perguruan tinggi di FGD RUU Desa
(PUU), Sekretariat Jenderal DPR RI Indonesia. Kepala BK Inosentius Samsul,
dengan tema Urgensi Perubahan atas Kerja sama ini menjadi salah Juli lalu juga menggelar FGD RUU
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 satu metode untuk melibatkan No.6/2014 tentang Desa di Universitas
tentang Perlindungan Konsumen di partisipasi publik terhadap RUU yang Katolik Santo Thomas, Medan,
Auditorium Fakultas Hukum UGM, tengah disusun dan dibahas DPR Sumatera Utara. Nota kesepahaman
Sleman, Yogyakarta. RI. Selain penandatanganan nota pun ditandatangani dengan rektornya.
“Substansi Undang-Undang kesepahaman, dalam kesempatan “Nota kesepahaman ini penting, karena
Perlindungan Konsumen ini memang itu juga digelar FGD tentang Urgensi BK DPR memahami bahwa sebagai
sudah banyak yang ketinggalan. Perubahan Undang-Undang Nomor upaya dari proses pembentukan
Baik itu ukuran kebutuhannya apa, 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan. produk legislasi yang baik, DPR RI
standar hukum secara nasional FGD kali ini merupakan bagian dalam perlu melibatkan masyarakat agar
maupun secara internasional. Jadi, memberikan masukan dan perbaikan dapat berpartisipasi seluas-luasnya
kalau kita bandingkan dengan negara dalam sistem perbukuan. dalam pembentukan suatu rancangan
lain, norma hukum perlindungan “Mau seperti apa sistem undang-undang,” jelasnya.
konsumen kita sudah banyak perbukuan kita ke depan, tentu Kerja sama dengan sejumlah
ketinggalan,” papar Sensi. harus mengadopsi model baru perguruan tinggi ini merupakan
yang disesuaikan dengan kemajuan amanat Putusan Mahkamah
Tanda Tangan Nota teknologi. Sehingga, esensi dari Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Kesepahaman buku itu tetap ada. Esensinya adalah yang senantiasa menjadi bintang
Kepala BK DPR RI Inosentius bagaimana literasi sebagai sumber pemandu bagi DPR RI dalam
Samsul menandatangani nota ilmu pengetahuan bagi siswa dan setiap pembentukan undang-
kesepahaman dengan Universitas kelompok masyarakat pembelajar. undang. “DPR RI sepakat bahwa
Katolik Indonesia Santo Paulus Tanggung jawab negara tetap partisipasi masyarakat perlu
Ruteng, NTT, untuk menjalin kerja menyajikan buku sebagai sumber dilakukan secara bermakna atau

68 PARLEMENTARIA EDISI 228 TH. 2023