Page 13 - MAJALAH 222

L APORAN UT AMA

adalah amanat UU Nomor 7 Tahun Tetapi, pemerintah tetap melakukan
1960 tentang Statistik. Sehingga, impor beras 2,25 juta ton saat itu.
sesuai dengan undang-undang Impor beras pada 2018 tersebut
Nah, ini di 2023 tersebut, BPS menjadi lembaga meningkat hingga 648 persen atau
juga nanti impornya yang bertanggung jawab dalam hampir 6 kali lipat jika dibandingkan
meningkat 365 penyediaan data dan informasi tahun 2017 (year on year).
persen year on year statistik dasar, dengan memegang Di sisi lain, pada 2023, produksi
dibandingkan 2022. prinsip kerahasiaan data responden beras nasional ini juga surplus.
dalam setiap proses bisnis statistik.
Meskipun, besaran surplus tersebut
Sementara, beberapa Karena itu, secara prinsip, Amin tiap tahun memiliki kecenderungan
pihak mengatakan, menilai apakah impor beras ini terus menurun, namun BPS
apalagi Kementan
sampaikan produksi
kita masih cukup. Ini
yang menimbulkan
kecurigaan beberapa
pihak

Amin Ak
Anggota Komisi VI DPR RI

Urusan Logistik (Bulog), hingga
Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Adalah isu klasik yang
sudah diketahui lama bahwa
antarkementerian/lembaga tidak
pernah punya data yang sama
untuk menentukan layak tidaknya
lakukan impor beras. Persoalan
silang pendapat data ini pun diakui FOTO: OJI/NR
oleh Anggota Komisi VI DPR RI,
Amin Ak. Menurutnya, jika merujuk Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. Kebutuhan importasi harus berdasarkan data yang valid dari BPS
dengan data Badan Pusat Statistik
(BPS), produksi beras nasional
tercatat masih bisa surplus di 2023 bersifat kebutuhan atau keinginan. mencatat produksi beras nasional
dibanding kebutuhan masyarakat Jika bersifat kebutuhan, maka hal tetap surplus.
untuk mengonsumsinya. itu bertentangan dengan data BPS “Nah, ini di 2023 juga nanti
“Sebetulnya kalau memang tersebut mengenai surplus beras impornya meningkat 365 persen
(impor beras) ini berbasis kebutuhan di dalam negeri. Sebaliknya, jika year on year dibandingkan 2022.
data yang valid, yang bisa dipercaya, impor beras merupakan keinginan Sementara, beberapa pihak
katakanlah (karena) produksinya yang berasal dari pemerintah, maka mengatakan, apalagi Kementan
tidak cukup untuk memenuhi menurutnya, diduga ada motif sampaikan produksi kita masih
kebutuhan, kemudian harus ada tertentu di balik importasi tersebut. cukup. Ini yang menimbulkan
cadangan beras berapa gitu, tentu Motif tersebut terulang pada 2018, kecurigaan beberapa pihak,
saja monggo (impor diperbolehkan). atau setahun menjelang pemilu. meskipun Pak Jokowi sudah
Tapi, ini tentu saja sekali lagi harus Amin menyebutkan di 2018, bantah bahwa impor ini tidak ada
berbasis data yang valid,” ujar Amin. berdasarkan data BPS, produksi hubungannya dengan pemilu,” jelas
Padahal, penggunaan data BPS beras dalam negeri saat itu Amin. rdn/mh
sebagai data yang valid tersebut kondisinya surplus jutaan ton.

13
TH. 2023 EDISI 222 PARLEMENTARIA 13