Page 18 - MAJALAH 222

PENG A W AS AN

MK Inkonsisten, Jabatan Pimpinan

KPK Diperpanjang

Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan
permohonan masa
jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) menjadi lima
tahun. Permohonan
itu dilayangkan Wakil
Ketua KPK Nurul Ghufron
dengan nomor 112/
PUU-2022.

FOTO: JAKA/NR

tas putusan tersebut,
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
MK pun menuai kritik.
Sejumlah pihak menilai
terdapat inkonsistensi kepastian. Saya bener bingung bin mengubah masa jabatan pimpinan
Ayang dilakukan MK ajaib dan nyata,” ungkap Sahroni KPK dari empat tahun menjadi lima
dalam putusan perpanjangan masa lagi. tahun. Arsul menyoroti perbedaan
jabatan pimpinan KPK. Pasalnya, Tak hanya Sahroni, Anggota
dalam putusan-putusan sebelumnya, Komisi III DPR Arsul Sani juga
MK sempat menyatakan bahwa masa menyoroti hal tersebut, dia pun
jabatan pimpinan lembaga negara membandingkan putusan MK
bukanlah wewenangnya untuk di kasus pimpinan KPK dengan
memutuskan. putusan MK di uji materi pada
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Undang-Undang Nomor 7 Tahun Saya bingung,
Ahmad Sahroni mengatakan, yang 2020 tentang MK. Gugatan itu yang buat UU, kan,
berhak menentukan masa jabatan dilayangkan untuk menggugat DPR. Kenapa jadi
pimpinan KPK adalah pemerintah dan masa jabatan hakim konstitusi yang MK yang mutusin
parlemen. “Saya bingung, yang buat bisa mencapai 15 tahun.
UU, kan, DPR. Kenapa jadi MK yang Menurut politisi dari Fraksi Partai perpanjangan
mutusin perpanjangan suatu jabatan Persatuan Pembangunan (PPP) suatu jabatan
lembaga. Saya bener-bener bingung,” ini, saat itu MK menyatakan bahwa lembaga. Saya
kata Sahroni. soal masa jabatan merupakan
Politisi Fraksi Partai NasDem ini wewenang pembuat UU atau open bener-bener
bertanya-tanya, apakah putusan itu legal policy. “Isu besarnya ada pada bingung
berlaku surut untuk pimpinan KPK inkonsistensi dari putusan MK pada
periode ini atau tidak. Ia menilai, satu kasus yang sama,” ujarnya.
putusannya ajaib. “Berlaku surut Arsul pun menegaskan, MK
Ahmad Sahroni
apa tidak, saya juga belum dapat inkonsisten dalam putusan yang Wakil Ketua Komisi III DPR RI

18 PARLEMENTARIA EDISI 222 TH. 2023