Page 22 - MAJALAH 222

LEGISL ASI

Pengaturan Tembakau

Dalam RUU Kesehatan

Rancangan Undang-
Undang (RUU)
Kesehatan membawa
isu menarik dalam
pembahasannya. Salah
satu poin dalam Daftar
Inventarisasi Masalah
(DIM) yang diajukan
pemerintah ada Pasal
154 yang memasukkan
hasil olahan tembakau
dalam pengaturan FOTO: DEP/NR
pengamanan zat adiktif.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo.

dapun tembakau tersebut yang menjadi Omnibus Law tentang dan mayoritas adalah perempuan.
dikelompokkan yang Kesehatan, tetapi yang mengejutkan Bahkan, jumlahnya mencapai lima juta
sama dengan berbagai adalah adanya DIM dari pemerintah lebih karyawan di sektor tembakau.
zat adiktif lainnya, yaitu yang narasinya itu menurut pandangan “Tembakau juga mempunyai nilai-
Anarkotika, psikotropika, kami tidak sesuai dengan pengusul, nilai positif, karena memberikan
minuman beralkohol, hasil tembakau, yakni tentang pasal yang menyangkut kesejahteraan bagi petani. Dengan
dan hasil pengolahan zat adiktif tembakau yang disetarakan dengan menanam tembakau, petani lebih
lainnya. Pasal tersebut diartikan narkotika atau narkoba,” ungkap Firman sejahtera daripada menanam varietas
oleh sebagian besar kalangan sarat dalam keterangan tertulisnya, Mei lalu.
kontroversi, karena itu sama saja Produk tembakau dinilainya
menyamakan kategori hasil olahan merupakan komoditas dan produk
tembakau dengan narkotika dan legal yang telah memberikan
psikotropika. kontribusi terhadap perekonomian
Dikhawatirkan, ke depan akan nasional. Firman menambahkan,
menciptakan stigma negatif terhadap belum ada hasil kajian yang bisa
hasil produk tembakau sebagai produk dipertanggungjawabkan, sehingga
terlarang seperti zat adiktif lainnya. tembakau tidak bisa digeneralisir
Merespon hal itu, Anggota Badan masuk kategori narkoba. “Sehingga,
Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo tidak bisa dikelompokan ke dalam
mengaku merasa keberatan dengan kategori narkoba atau psikotropika
DIM RUU Omnibus Law Kesehatan yang memang jelas telah dilarang di
yang tertuang pada Pasal 154 itu Indonesia,” kata politisi Fraksi Partai
yang oleh pemerintah tembakau Golkar ini.
dikelompokkan sebagai narkoba. Dari sisi sosial, Firman mencatat, FOTO: MUNCHEN/NR
“Komisi IX DPR masih membahas banyak perusahaan rokok
kelanjutan sebuah rancangan RUU menggunakan tenaga manusia
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.

22 PARLEMENTARIA EDISI 222 TH. 2023