Page 19 - MAJALAH 222

PENG A W AS AN

putusan MK soal masa jabatan
pimpinan dan usia minimal pimpinan
KPK itu dengan kasus serupa yang
terjadi pada saat sejumlah warga
mengajukan uji materi UU No.7/2020 Apalagi
tentang MK. “Isu besarnya ada pada kewenangannya itu
inkonsistensi dari putusan MK pada dilengkapi dengan
satu kasus yang sama,” kata Arsul.
Politisi Fraksi PPP ini upaya paksa, makin
menambahkan, MK ketika lama menjabat
menghadapi gugatan uji materiil potensi abuse of
terhadap UU MK yang menyoal
masa jabatan hakim konstitusi justru power-nya itu juga
menolak gugatan tersebut. Namun, tinggi
sikap MK itu berlainan dalam uji
materiil UU KPK. “MK juga kemudian
ketika dihadapkan pada persoalan
tentang masa jabatan hakim MK, itu Arsul Sani
Anggota Komisi III DPR
juga menganggap tidak bertentangan
dengan keadilan. Nah, tiba-tiba di FOTO: JAKA/NR
sini, dalam pertimbangan putusan itu
bicara soal keadilan terkait dengan
masa jabatan,” ungkap Arsul. empat tahun cukup tiga tahun saja Ghufron mengajukan gugatan
Dia menilai, jabatan pimpinan KPK pimpinan KPK yang akan datang,” terhadap Pasal 29 huruf e tentang
seharusnya cukup tiga tahun. “Saya kata Arsul. minimal batas usia pimpinan KPK
kira itu sudah pas. Bahkan, kalau Dia pun menjabarkan, makin dan Pasal 34 yang mengatur masa
perlu dikurangi. Menurut saya jangan lama suatu masa jabatan, maka jabatan.
potensi penyalahgunaan kekuasaan Dalam amar putusan, MK
juga makin besar. Menurut dia, mengubah ketentuan dua
wajar jika masa jabatan pimpinan pasal dalam UU KPK hasil revisi
KPK berbeda dengan lembaga tersebut. Dalam Pasal 29 huruf
lainnya. “Apalagi kewenangannya e, MK menambahkan kalimat
itu dilengkapi dengan upaya paksa, ‘berpengalaman sebagai pimpinan
MK juga kemudian makin lama menjabat potensi abuse KPK’ untuk mengakomodasi
ketika dihadapkan of power-nya itu juga tinggi,” ujar calon pimpinan KPK yang ingin
pada persoalan Arsul. maju, namun belum berumur 50
tahun. Sementara dalam Pasal 34,
Meskipun demikian, Arsul
tentang masa jabatan menghormati keputusan MK Mahkamah Konstitusi mengubah
hakim MK, itu juga sebagai putusan pengadilan. masa jabatan pimpinan KPK dari 4
menganggap tidak Namun, Arsul tetap tahun menjadi 5 tahun.
Dalam pertimbangannya, MK
mempertanyakan pertimbangan
bertentangan dengan pengambilan keputusan MK menyatakan jabatan pimpinan KPK
keadilan. Nah, tiba- yang dinilai bermasalah. “DPR yang berbeda dengan jabatan
tiba di sini, dalam keberatannya, sekali lagi, pada pimpinan lembaga lainnya telah
menyebabkan diskriminasi terhadap
standar ganda yang dipertunjukkan
pertimbangan oleh MK pada kasus yang lembaga KPK. Selain itu, MK
putusan itu bicara satu dengan kasus yang lain,” menyatakan masa jabatan 4 tahun
soal keadilan terkait ungkapnya. telah menyebabkan pimpinan KPK
dipilih sebanyak dua kali dalam satu
Sebelumnya, MK mengabulkan
dengan masa jabatan uji materi Undang-Undang Nomor periode masa jabatan Presiden dan
19 Tahun 2019 tentang KPK. Anggota DPR. MK menilai hal tersebut
Gugatan tersebut diajukan oleh telah mengganggu independensi
Arsul Sani.
Anggota Komisi III DPR Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. KPK. ssb/mh

TH. 2023 EDISI 222 PARLEMENTARIA 19