Page 23 - MAJALAH 222

LEGISL ASI

yang lain. Jumlahnya tidak kecil dan
mereka sudah kerja di sektor tembakau
hampir 30 tahun,” jelasnya.
Tembakau juga telah memberikan
kontribusi besar bagi penerimaan
negara dengan pajak cukainya. Jika
tembakau dikategorikan sebagai
narkoba dan dibumihanguskan, dia
menilai hak hidup para petani dan
karyawan akan hilang oleh satu pasal
ini. “Kita harus jujur bahwa penerimaan
negara mencapai Rp178 triliun.
Tembakau juga menyubsidi BPJS FOTO: MUNCHEN/NR
Kesehatan. Kondisi inilah yang harus
dipikirkan oleh negara,” ungkap Firman.
Sementara itu, Anggota Komisi Anggota Panja RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan
aturan terpisah untuk zat narkotika dan Yahya, Mei lalu. Komisi IX DPR RI mendorong agar
tembakau, termasuk rokok elektrik Industri tembakau dinilainya telah tembakau tidak disamakan dengan
sebagai salah satu produk turunannya. menjadi bagian integral dari sejarah narkotika dan alkohol. Hal ini
Hal itu menjadi solusi perdebatan dan kebudayaan Indonesia selama menyikapi penolakan pasal dalam
dalam RUU tentang Kesehatan, yang lebih dari seratus tahun. Tak hanya RUU Kesehatan yang menyetarakan
salah satunya ada pasal penyamaan dari sisi penerimaan negara, tetapi tembakau dengan alkohol, narkotika,
zat narkotika dengan produk tembakau juga berdampak positif lantaran dan psikotropika dalam RUU
dalam satu kategori. menjadi salah satu penyedia lapangan Kesehatan yang bersifat Omnibus
“Memang di dalam RUU pekerjaan terbesar di Indonesia. Oleh Law.
disebutkan termasuk hasil produk karenanya, ia menegaskan akan Salah satu Anggota Panja RUU
turunan dari tembakau adalah rokok berusaha melakukan pembicaraan Kesehatan Komisi IX DPR RI Saleh
elektrik, dikategorikan sebagai bahan dengan seluruh fraksi yang sejalan Partaonan Daulay dalam keterangan
berbahaya. Nanti akan kita pisah agar permasalah tembakau dapat resminya, pertengahan Juni lalu,
secara lebih rinci. Kalau induknya segera dicabut. menegaskan bahwa tembakau dan
produk tembakau dihilangkan dari Sebelumnya, Wakil Ketua DPR rokok sebagai produk turunannya
RUU, rokok elektrik akan ikut. Memang RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bukan barang terlarang. Sebaliknya
pengaturannya harus berbeda, karena RUU Kesehatan yang menggunakan narkotika dan psikotropika
memang risikonya lebih kecil,” ujar metode Omnibus Law terus berproses adalah produk terlarang. Rokok
di Komisi IX. Mengingat surat presiden ditegaskannya tidak dapat
(surpres) pembahasannya sudah disamakan dengan narkotika (dalam
diterima sebelum masa reses. “Saya Pasal 154 RUU Kesehatan).
monitor bahwa komisi teknis yang “Ini sebenarnya sudah dibahas,
sedang membahas itu juga tidak alergi walaupun belum diputuskan.
terhadap masukan,” ujar Dasco. Muncul usulan agar narkotika
Komisi IX, tambahnya, juga dipisahkan dari rokok atau
terus mengundang berbagai pihak tembakau. Narkotika, kan, dilarang.
terkait dalam menyerap masukan Kalau rokok tentu harus dibedakan.
terhadap RUU Kesehatan. Termasuk Tentu kita tidak bisa serta merta
organisasi profesi yang menggelar memutus industri rokok. Tidak
protes penolakan. Sehingga, dengan mungkin. Bahkan, di negara maju
dinamika yang ada tentu pembahasan tidak dilarang. Yang ada hanya
ini diharapkan mengakomodir semua pembatasan, yaitu pembatasan
peredaran dan tempat merokok.
FOTO: DOK/NR masukan. Jadi, rokok tidak dilarang dan
Tidak Dilarang
diperbolehkan diperdagangkan,”
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Senada, Panitia Kerja (Panja) tegasnya. pun/mh

TH. 2023 EDISI 222 PARLEMENTARIA 23