Page 21 - MAJALAH 222

ANGG ARAN

terus meningkat, masing-masing pada
rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga
110. Dalam KEM dan PPKF 2024, pemerintah
Pemerintah juga menjanjikan
terhapusnya tingkat kemiskinan mengusulkan pendapatan negara antara
ekstrem pada tahun 2024 nol persen. 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB.
Walaupun angkanya terus mengalami Sementara belanja negara mencapai rentang
penurunan, tetapi angka kemiskinan
ekstrem di Indonesia masih tergolong antara 13,97 persen hingga 15,01 persen
tinggi. Pada Maret 2022 tingkat dari PDB
kemiskinan ekstrem sebesar 2,04
persen atau 5,59 juta jiwa. Kemudian,
lanjut politisi Fraksi PDI Perjuangan
itu, soal stunting diupayakan terus
menurun angkanya.
“Memang benar ada tren Perumahan Rakyat. Program ini juga guncangan ekonomi, seperti inflasi
penurunan prevalensi stunting nasional memerlukan kualitas pangan yang maupun untuk me-leverage ekonomi
dari 27,7 persen pada tahun 2018 baik, yang menjadi tanggung jawab kaum miskin lebih baik. Tidak boleh
menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Kementerian Pertanian dan Badan lagi terjadi exclusion dan inclusion
Namun, masih terbentang jarak yang Pangan. error dalam pengalokasian semua
jauh jika mengacu target penurunan Sementara itu soal program program perlinsos dan subsidi tahun
stunting tahun 2024 sebesar 14 persen. perlindungan sosial dan subsidi 2024.
Kita senang pemerintah memiliki juga perlu mendapat perhatian Yang juga tak kalah pentingnya
target besar penurunan stunting lebih dari pemerintah, terutama untuk dicermati adalah posisi utang
progresif. Namun, kita belum effort akurasi dan ketepatan data. Pada Pemerintah Indonesia per 31 April
yang seragam dari multi stakeholder program perlindungan sosial dan yang sudah mencapai Rp7.848,8
strategis,” ungkapnya. subsidi, pemerintah perlu terus triliun. Rasio utang tersebut terhadap
Menurut Said, pekerjaan rumah menyempurnakan basis data penerima produk domestik bruto (PDB)
untuk menurunkan stunting keseluruhan program perlindungan mencapai 38,15 persen. Dengan
sebenarnya bukan urusan Kementerian sosial (perlinsos) dan subsidi, agar utang sebesar itu, pemerintah pun
Kesehatan dan BKKBN saja. Urusan tepat waktu dan tepat sasaran. diimbau agar mengelolanya dengan
ini memerlukan kolaborasi banyak Harapannya, kata Said lagi, sangat hati-hati.
pihak, semisal dukungan air bersih dari program perlinsos dan subsidi Semua risiko harus dikendalikan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan melindungi rumah tangga miskin dari baik melalui mata uang, suku bunga,
maupun jatuh tempo. Yang juga
perlu dihadapi dengan kehati-hatian
adalah porsi bunga utang terhadap
PDB yang mengalami peningkatan
pada kisaran 2,0 persen. Pembayaran
Memang benar ada tren penurunan bunga utang dalam APBN 2023
prevalensi stunting nasional dari 27,7 persen akan mencapai Rp441,4 triliun atau
pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada 2,10 persen dari PDB dengan tingkat
pertumbuhan mencapai 14,25 persen.
tahun 2021. Namun, masih terbentang jarak “Meskipun sejauh ini utang
yang jauh jika mengacu target penurunan pemerintah terpola dengan baik, dan
stunting tahun 2024 sebesar 14 persen. Kita jauh dari batas atas 60 persen PDB,
namun pemerintah perlu membuat
senang pemerintah memiliki target besar roadmap yang jelas dan terukur untuk
penurunan stunting lebih progresif. Namun, mengurangi utang yang semakin
kita belum effort yang seragam dari multi membesar, agar utang yang besar ini
tidak menjadi beban bagi generasi
stakeholder strategis berikutnya,” urainya.
we/mh

TH. 2023 EDISI 222 PARLEMENTARIA 21