Page 37 - MAJALAH 211
P. 37
KU N KER
K OM ISI I I
sehingga masalahnya semakin keniscayaan lantaran berimplikasi
berlarut-larut, yang kemudian pada aspek ekonomi, politik dan
menjadi kasus yang sangat kompleks keamanan sosial masyarakat sekitar.
dan masalahnya tidak mudah lagi Oleh karena itu, Junimart mewakili
dipecahkan. Kementerian ATR/BPN Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti
ini semestinya bekerja lebih hati-hati kasus sengketa lahan yang
dan profesional,” ucap Wakil Ketua disampaikan oleh masyarakat dari
Komisi II DPR RI Junimart Girsang usai berbagai elemen yang disampaikan
memimpin kunjungan kerja Panja ke DPR RI. Ia pun menekankan DPR
Pencegahan dan Pemberantasan RI terus berperan aktif dengan cepat
Mafia Pertanahan ke Provinsi Jambi, dalam menanggapi sesuai dengan
awal Juli ini. fungsi DPR RI.
Berdasarkan informasi yang ia
terima dari Laporan Konsorsium Beri Catatan Atas RTRW
Pembaruan Agraria Tahun 2021 di Kalteng
terdapat 30 provinsi di Indonesia yang Anggota Komisi II DPR RI Mardani
terdampak konflik agraria. Beberapa Ali Sera menemukan tiga faktor
terdapat di pulau Sumatera, dan yang menyebabkan Rencana Tata
bahkan Jambi yang menempati Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi
urutan nomor 2 dengan jumlah konflik Kalimantan Tengah belum berjalan
agraria terbanyak. dengan baik. Mardani menekankan,
Khususnya di Provinsi Jambi, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
persoalan konflik lahan sektor ini merupakan alas bagi proses
Sumber Daya Alam (SDA) terus pembangunan di setiap daerah.
mengemuka seiring percepatan Menurutnya, jika alasnya tidak kuat,
pembangunan yang digalakkan apalagi saling tumpang tindih dan
pemerintah pusat maupun daerah. tidak kokoh, maka pembangunannya FOTO: AYU/PDT
Percepatan konflik lahan ini menjadi akan bermasalah.
“Dan dari paparan Asisten Dua Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat kunjungan
kerja di Kalimantan Tengah.
Provinsi Kalimantan Tengah ini, kami
menemukan ada beberapa faktor
yang menyebabkan pembangunan ini malah memperlambat. Sehingga
di provinsi tersebut belum berjalan mestinya ada anggaran yang betul-
maksimal,” ujar Mardani di Kalimantan betul untuk itu,” tambah politisi Fraksi
Tengah, baru-baru ini. PKS tersebut.
Faktor utama, lanjut Mardani, Selain itu, Mardani melihat
karena peta tanah di Kalteng problem besarnya ada pada
masih berada di dua institusi, yakni ketidakadilan dalam pembagian dana
Kementerian Agraria dan Tata bagi hasil daerah, khususnya Provinsi
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah yang memiliki
(ATR/BPN), dan satu lagi berada di luas wilayah 1,5 kali pulau Jawa.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Dengan kata lain, banyak perkebunan
Kehutanan. dan pertambangan namun masih
“Poin kedua, saya melihatnya ada masyarakat yang belum sejahtera.
anggaran beberapa kementerian Mardani memastikan akan membawa
ataupun unit kerja, anggarannya masalah ini ke pusat.
tidak diturunkan, akhirnya RDTR-nya “Karena, harus ada inisiatif
menjadi lambat, RTRW-nya juga untuk membicarakan ini kepada
FOTO:SAUM/PDT kesesuaian antara sistem OSS (Online Kementerian Kehutanan dan
kementerian terkait lainnya, seperti
tidak sinkron. Termasuk membangun
Kementerian Keuangan, bahkan juga
Single Submission) dengan sistem
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat yang lain, koneksinya terhambat. kepada Badan Anggaran di DPR,”
memimpin kunjungan kerja di Jambi. Niatnya digital area mempercepat, tegas Mardani. lmcn,ts,ayu/es
TH. 2022 EDISI 211 PARLEMENTARIA 37
