Page 36 - MAJALAH 211

KU N KER
K OM ISI I I

Perlu Ketegasan BPN untuk

Minimalisir Konflik Pertahanan

Dalam kunjungan
kerjanya ke NTB dan
Jambi, Komisi II DPR RI
meminta agar BPN tegas
ketika akan menerbitkan
perizinan terutama
untuk HGU yang kerap
menimbulkan masalah.
Selain itu, dalam lawatan
ke Kalteng, Komisi II juga
menyoroti permasalahan
RTRW yang dirasa belum
berjalan baik.
FOTO:MUNCEN/PDT

etua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) saat pertemuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Tandjung mengimbau
agar Badan Pertanahan perpanjangan ya evaluasi. Kalau yang masih sangat banyak ini dapat
K Nasional (BPN) dapat tidak memberikan plasma minimal segera terselesaikan. Dan Komisi
lebih tegas dalam menerbitkan izin 20 persen, ya tidak usah diterbitkan II DPR RI sangat mendorong dan
Hak Guna Usaha (HGU) kepada lagi izin perpanjangannya. Ini soal law mendukung program Pendaftaran
perusahaan kelapa sawit di kawasan enforcement dan ketegasan dari Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
hutan. Pasalnya Komisi II DPR RI aparat kita,” tegas Doli kepada jajaran yang dijalankan Kementerian Agraria
kerap menemukan penyimpangan BPN NTB di Mataram, Nusa Tenggara dan Tata Ruang (ATR/BPN) sebagai
HGU, seperti tumpang tindih antara Barat, awal Juli ini. salah satu solusi untuk masyarakat
HGU dengan kawasan hutan, konflik Doli menyampaikan, pihaknya terkait permasalahan pertanahan.
sengketa antara HGU dengan tanah banyak mendapat laporan, ada
masyarakat, penggarapan lahan perusahaan-perusahaan yang tidak Hati-Hati Hadapi
yang tidak sesuai dengan izin HGU, memenuhi peraturan namun izin Sengketa Lahan
serta informasi dari KLHK mengenai HGU tetap diterbitkan dan bahkan Konflik sengketa lahan menjadi
perusahaan yang sampai sekarang diperpanjang. Dimana, dalam aturan masalah yang dapat merusak
tidak memiliki izin. tersebut perusahaan sawit wajib kesatuan dan persatuan bangsa
“BPN harus tegas. Dalam memberikan minimal 20 persen Indonesia. Dinilai konflik tersebut
proses pengajuan izin baru, harus kebun plasma. “Pertanyaannya tidak kunjung selesai, Komisi II DPR
langsung dan jelas plasma (kelapa kenapa diterbitkan? Atau malah RI menegaskan Kementerian ATR/
sawit) 20 persen itu diserahkan diperpanjang?” ucap Doli. BPN harus berhati-hati sekaligus
kepada siapa dan dalam bentuk Politisi Partai Golkar ini berharap profesional dalam menjalankan tugas
yang bagaimana. Seharusnya sejak dengan adanya Panja Evaluasi dan dan fungsinya.
awal pada saat penerbitan izin, Pengukuran Ulang HGU, HGB dan “Konflik dan sengketa tanah
jika sudah tidak memenuhi, saat HPL, permasalahan pertanahan ini sudah lama dibiarkan terjadi

36 PARLEMENTARIA EDISI 211 TH. 2022