Page 38 - MAJALAH 211
P. 38
KU N KER
K OM ISI I I I
Serap Aspirasi Terkait penjatuhan pidana berupa tindakan
rehabilitasi, sejalan dengan upaya
Revisi UU Narkotika restoratif. Selain itu, diperlukan
mekanisme asesmen melalui sebuah
Tim Asesmen Terpadu yang sinergis,
harmonis, profesional, dan akuntabel
serta bertujuan mengutamakan
pendekatan rehabilitatif.
Komisi III DPR RI terhadap pemberian sanksi pidana “Maka mencermati hal tersebut
mendengarkan bagi penyalahguna narkotika. perlu dilakukan pengkajian yang
masukan dari berbagai Penyalahguna, menurut saran seksama dengan menerima masukan
berbagai pihak, yang telah memenuhi
berbagai pihak khususnya di Aceh
stakeholder terkait kriteria tertentu dapat dikategorikan untuk semakin memperkaya ruang
revisi UU Narkotika. Hal sebagai pengguna murni dikenakan lingkup kajian maupun terhadap
ini sebagai respon atas penjatuhan pidana berupa tindakan efektivitas program Pencegahan dan
upaya pemerintah yang rehabilitasi sejalan dengan upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan
restoratif.
Peredaran Gelap Narkoba,” tandasnya.
mengajukan perubahan “Walaupun Indonesia telah
terhadap UU 35 Tahun memiliki UU Narkotika, angka Upaya Perbaiki Aturan
Penyalahgunaan
2009 tentang Narkotika. prevalensi penyalahgunaan narkotika Narkotika
justru meningkat. Dari berbagai
masukan, terdapat rencana arah Di Mapolda Jawa Barat,
kebijakan Anti-Narkoba antara lain Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani
akil Ketua klasifikasi yang tepat terhadap menegaskan perlu adanya perbakan
Komisi III DPR pemberian Sanksi Pidana bagi tata kelola manajemen yang
RI Pangeran Penyalahguna,” terang Pangeran di berkaitan dengan zat psikoaktif.
Khairul Saleh Mapolda Aceh, Akhir Juni lalu. “Contohnya kalau sekarang
W mengatakan, Penyalahguna yang telah ini teman-teman penegak hukum
perlu pendalaman secara memenuhi kriteria tertentu, sambung merasakan penentuan suatu
komprehensif terkait kriteria dan Pangeran, dapat dikategorikan zat psikoakfif oleh Kementerian
sarana untuk klasifikasi yang tepat sebagai pengguna murni, dikenakan Kesehatan itu lama, seperti inilah
yang nanti harus kita perbaiki dan kita
tentukan dalam UU Narkotika yang
baru,” ujar Arsul.
Selanjutnya, kata Arsul, politik
hukum terkait penyalahgunaan
narkotika harus diperjelas “Kalau
politik hukumnya itu dalam rangka
juga mengatasi over kapasitas
lembaga pemasyarakatan,
meletakkan rehabilitasi tentu melalui
proses hukum tertentu harus jelas
agar tidak menimbulkan tafsir ganda
bagi penegak hukum yang akhirnya
menimbulkan persepsi negatif di
tengah masyarakat,” terang Arsul.
Dirinya berharap, dalam
pembahasan RUU Narkotika ini
dilakukan secara komprehensif dan
FOTO:PUNTHO/PDT menyeluruh sehingga tujuan utama
yaitu mengatasi over kapasitas lapas
bisa terwujud. Mengingat, kurang dari
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin kunjungan kerja di Mapolda Aceh. 70 persen penghuni lapas di seluruh
38 PARLEMENTARIA EDISI 211 TH. 2022
