Page 34 - MAJALAH 211

KU N KER
K OM ISI I

LPP Harus Berpihak Pada

Kebutuhan Publik

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), baik RRI Dalam pertemuan yang
maupun TVRI memiliki peranan tersendiri dalam diselenggarakan akhir Juni lalu, Utut
melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia. Kedua menyatakan, kanal digital tersedia
dalam jumlah banyak dan dapat
institusi tersebut tentu saja memiliki misi serta visi dipergunakan oleh masyarakat.
yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konten Akan tetapi ada hal penting lainnya
siaran yang sehat dan mampu memperkuat persatuan yaitu bagaimana LPP mampu untuk
memenuhi konten siaran guna
dan kesatuan bangsa. mengisi kanal digital dimaksud,
sehingga frekuensi yang tersedia
tidak mubazir.
akil Ketua Dalam kesempatan itu Utut “LPP perlu beradaptasi untuk
Komisi I DPR menyampaikan, bahwasanya memproduksi konten siaran yang
RI Utut Adianto materi siaran LPP harus memenuhi bervariasi dan menyajikannya pada
memimpin kebutuhan publik. Dimana, Era semua jenis layanan penyiaran,
W pertemuan digital tentu saja membawa dampak termasuk juga melalui platform digital
Tim Kunker Panja RUU Penyiaran ke pada perubahan etos kerja, proses penyiaran,” tandasnya.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta produksi, pilihan media penyebaran Pada prinsipnya, sambung
dengan Kepala Stasiun, Dewas dan informasi serta hiburan. Hal ini Utut, DPR RI menginginkan konten
Direksi LPP RRI Yogyakarta, Kepala didasari oleh realitas pemenuhan penyiaran yang lebih variatif, lebih
Stasiun TVRI Yogyakarta, Ketua kebutuhan konten siaran bagi banyak pemilik stasiun televisi, serta
KPID Yogyakarta, Balai Monitoring masyarakat di era penyiaran digital terwujudnya diversity of content
Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) yang semakin spesifik namun and diversity of ownership. “Hal
Kelas I, Lembaga Penyiaran Swasta bervariasi dalam metode penerimaan ini bertujuan agar keberagaman
(LPS). kontennya. kepemilikan dan keberagaman isi

FOTO:DEP/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat pertemuan kunjungan kerja ke D.I Yogyakarta.

34 PARLEMENTARIA EDISI 211 TH. 2022