Page 25 - MAJALAH 209

LEGISLASI

koordinasi sampai ke tingkat daerah. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri sudah dilakukan namun tak kunjung
“Apakah itu akan ada badan Susanto dalam Rapat Paripurna DPR membuahkan hasil,” ucap politisi
daerah yang berada di dinas-dinas itu, RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
tetapi ada pasal rentang kendalinya. Jakarta, Selasa (31/5). Sesuai Pasal 107 Ayat 4
Dia bisa memerintah dinas-dinas yang Dalam pembahasan RUU Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun
berkaitan dengan penanggulangan penanggulangan bencana itu 2020 tentang Pembentukan UU dan
bencana,” ujar Marwan. terdapat perbedaan tentang Pasal 162 Ayat 4 Peraturan DPR RI
Politisi PKB ini tidak rumusan mengenai nomenklatur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
mempermasalahkan jika RUU ini kelembagaan BNPB. DPR Tertib DPR, apabila dalam rapat
terus mandeg akan dilanjutkan pada RI, mengajukan untuk BNPB kerja tidak tercapai kesepakatan
DPR RI periode selanjutnya. Toh, disebutkan secara eksplisit pada atas suatu atau beberapa rumusan
keberadaan BNPB sejauh ini masih bab kelembagaan sebagaimana RUU, pengambilan keputusan
dapat menggunakan UU yang lama. dicantumkan dalam UU dilakukan dalam Rapat Paripurna
Bahkan, jika RUU ini kelak disahkan Nomor 24 Tahun 2007 tentang DPR setelah terlebih dahulu
sebagaimana keinginan dari Komisi Penanggulangan Bencana. Hal dilakukan pengambilan keputusan
VIII, maka BNPB akan memiliki ini untuk memperkuat BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
kekuatan rentang kendali ke daerah diantaranya melalui anggaran, “Karena itu kami mengusulkan
dalam penanganan bencana di level kelembagaan, dan koordinasi. di forum yang terhormat ini dan
dinas. Termasuk, memperjelas mana Sementara DIM yang diajukan oleh mohon persetujuannya untuk
yang termasuk kategori bencana atau pemerintah bab kelembagaan memutuskan penghentian
bukan.
“Saat ini di berbagai pasal
disebutkan rob bukan bencana.
Tetapi, jika rob itu sudah makan
korban itu termasuk bencana.
Jadi sementara ini kita setop dulu Pada rapat kerja yang
pembahasan sampai pemerintah mau dilaksanakan pada 13
menurunkan egonya,” ujar Marwan. April 2022, diambil
kesimpulan bahwa
Resmi disetop Komisi VIII DPR RI dan
DPD RI serta Pemerintah
Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Republik Indonesia sepakat
Masa Persidangan V Tahun Sidang untuk menghentikan
2021-2022 resmi memutuskan pembahasan Rancangan
untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang tentang
RUU Penanggulangan Bencana. Penanggulangan Bencana
Kesepakatan ini diambil usai Pimpinan pada tingkat I.
Komisi VIII DPR RI menyampaikan
laporannya di hadapan Rapat
Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Yandri Susanto
“Pada rapat kerja yang JKA/PDT Ketua Komisi VIII DPR RI
dilaksanakan pada 13 April 2022,
diambil kesimpulan bahwa Komisi VIII hanya diisi dengan kata-kata badan, pembahasan rancangan undang-
DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah untuk memberikan fleksibiltas kepada undang tentang penanggulangan
Republik Indonesia sepakat untuk Presiden. bencana sebagaimana telah
menghentikan pembahasan “Akibat perdebatan mengenai diputuskan dalam rapat kerja di
Rancangan Undang-Undang kelembagaan ini, rapat panja diskors Komisi VIII DPR RI dan memberikan
tentang Penanggulangan Bencana beberapa kali dan lobby dengan kesempatan pada Komisi VIII DPR
pada tingkat I. Karena tidak ada Menteri sosial, selaku pemegang RI untuk membahas rancangan
kesepakatan mengenai nomenklatur Surat Presiden (Supres) mengenai undang-undang lainnya yang sesuai
kelembagaan BNPB (Badan Nasional rancangan undang-undang dengan bidang tugas lainnya,” tutup
Penanggulangan Bencana),” jelas penanggulangan bencana juga Yandri. lrdn/es

TH. 2022 EDISI 209 PARLEMENTARIA 25