Page 24 - MAJALAH 209

LEGISLASI

RUU Penanggulangan Bencana:

Tak Ada Titik Temu

Sejak disetujui dalam
Rapat Baleg menjadi
RUU usul inisiatif
DPR pada Juli 2019,
Rancangan Undang-
Undang (RUU)
Penanggulangan
Bencana sebagai
pengganti dari Undang-
Undang Nomor 24
Tahun 2007 terus
mengalami dinamika
pembahasan. Terkini,
RUU yang diharapkan
menjadi suluh atas
penanganan bencana di
Indonesia, resmi disetop
pembahasannya karena
tidak ada titik temu
antara DPR RI dengan
pemerintah.

bencana, baik bencana alam maupun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
non-alam, UU Penanggulangan Marwan Dasopang menjelaskan,
ika ditilik dari Naskah Bencana yang eksis saat ini dinilai pemerintah menginginkan
Akademiknya, RUU ini masih belum memadai untuk penganggaran kebencanaan, baik
adalah implementasi menanggulangi beberapa kategori yang bersifat pencegahan maupun
penjabaran dari tujuan bencana. Belum memadai dari sisi edukasi terhadap bencana, disebar
Jbernegara, yaitu Melindungi sosial penanganan bencana maupun ke beberapa kementerian/lembaga.
Segenap Bangsa Indonesia. dari sisi road map atau mitigasi Namun, untuk penanganan saat
Perlindungan yang diatur dalam RUU pencegahan bencana. terjadi bencana, pemerintah inginkan
ini selaras dengan posisi Indonesia Dari sisi sosial, banyak persoalan adanya institusi non permanen
yang ditinjau dari sisi geografis, yang muncul setelah kejadian bersifat task force.
geologis, hidrologis, dan demografis bencana, misalnya kemiskinan, Komisi VIII akan terus
yang rawan terjadi bencana dengan keamanan, hingga ketahanan mempertahankan bahkan jika perlu
frekuensi cukup tinggi. Sehingga, keluarga. Karena itu, koordinasi antara diperkuat institusi kelembagaan
diperlukan penanganan yang Badan Penanggulangan Bencana tersebut (BNPB). Bahkan, jika
sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. (BNPB) dengan kementerian teknis diperlukan badan kebencanaan,
Jika dilihat dari sisi urgensitas, dalam menangani persoalan bencana dalam draf usulan Komisi VIII,
Indonesia rentan dengan potensi perlu diperkuat. mempunyai wewenang untuk

24 PARLEMENTARIA EDISI 209 TH. 2022