Page 21 - MAJALAH 209

PENGA W ASAN

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun tercover oleh asuransi Kesehatan diajukan karena tambahan kebutuhan
1443 H/2022 M. tersebut. biaya haji 2022.
Dari hasil pembahasan DPR RI dan Di samping peningkatan Penambahan anggaran tersebut
Menteri Agama tersebut disepakati pelayanan tersebut, mulai tahun terdiri dari biaya masya’ir haji reguler
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ini akan ada program manasik sebesar Rp1,4 triliun. Penambahan
rata-rata sebesar Rp39.886.009 haji sepanjang tahun. Manasik biaya juga pada biaya masyair
per jemaah dan biaya yang berasal haji yang umumnya hanya pada Petugas Haji Daerah (PHD) dan
dari nilai manfaat keuangan haji saat menjelang keberangkatan pembimbing Kelompok Bimbingan
rata-rata sebesar Rp41.861.835 per calon jemaah bagi jemaah yang Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)
jemaah. Dengannya, total biaya haji berhak berangkat, mulai tahun ini sebesar Rp9 miliar.
secara ekonomis adalah rata-rata manasik juga akan diadakan kepada Adapun yang dimaksud dengan
Rp81.747.844 per jemaah. Jemaah calon jemaah haji tunggu untuk biaya masyair adalah biaya prosesi
hanya membayar biaya perjalanan penguasaan materi ibadah haji sesuai ibadah haji yang harus dibayarkan
saja atau 48.7 persen dari total biaya, tujuan utama berhaji adalah untuk ketika jemaah haji berada di Mina,
selebihnya berasal dari dana nilai terlaksananya ibadah haji sesuai Arafah dan Muzdalifah.
manfaat hasil investasi keuangan haji. dengan tuntunan syariat Islam. Menjawab polemik tersebut, Wakil
Bagi jemaah lunas tunda di Biaya untuk kegiatan manasik haji Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan
tahun ini, walaupun ada kenaikan sepanjang tahun berasal dari biaya Syadzily memastikan bahwa calon
biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) nilai manfaat keuangan haji sebesar jemaah haji tidak akan terbebani
jemaah tidak membayar lagi sisa Rp30.26 miliar. dengan penambahan tersebut.
kekurangannya. Kekurangan biayanya Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR
berasal dari dana Virtual Account Penambahan Biaya RI dengan Kementerian Agama dan
atau nilai manfaat keuangan haji Tak Dibebankan Pada BPKH, disepakati untuk memenuhi
lagi sebagai imbal hasil dari aktivitas Jemaah kebutuhan anggaran yang diusulkan
investasi dana setoran awal dan Kemenag sebesar Rp1,5 triliun yang
setoran lunas dari BPKH. Dalam perjalanannya, Menteri berasal dari nilai manfaat dana
Selain itu, lanjut legislator F- PKB Agama Yaqut Cholil Qoumas haji yang dikelola BPKH dan dana
itu, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran efisiensi dana haji sebelumnya.
menyepakati untuk memaksimalkan untuk operasional haji senilai Rp1,5 “Komisi VIII DPR RI, Menteri
pelayanan kepada jemaah haji tahun triliun. Penambahan anggaran itu Agama dan BPKH menyepakati tidak
1443 H/2022M dengan melakukan ada pembebanan terhadap calon
peningkatan volume makan jemaah jamaah haji atas tambahan biaya yang
haji di Mekkah dan Madinah dari 2 disepakati. Apa yang disampaikan
(dua) kali per hari menjadi 3 (tiga) kali dalam pembahasan, komitmen dari
per hari, sehingga jumlah makan di BPKH jelas bahwa setengah dari
Makkah menjadi 75 kali yang pada “Setelah dua tahun kebutuhan Rp1,5 triliun tersebut
tahun sebelumnya sebanyak 50 kali, berturut-turut akan di-cover oleh nilai manfaat dan
dan makan di Madinah sebanyak sisanya itu berasal dari dana efisiensi
27 kali yang tahun sebelumnya Indonesia tidak penyelenggaraan ibadah haji tahun
sebanyak 18 kali. memberangkatkan 2014 sampai 2019,” terang Ace.
“Ini merupakan kebijakan calon jemaah haji, maka Pada prinsipnya, tambah
peningkatan pelayanan yang wajib tahun ini merupakan Ace, selama BPKH bisa
disampaikan kepada para calon tahun krusial, harus mempertanggungjawabkan
Jemaah haji di daerah,” jelasnya. menjadi tonggak penggunaan nilai manfaat tersebut
Kebijakan lain dalam dan tidak menimbulkan persoalan
penyelenggaraan ibadah haji tahun keberhasilan kita untuk di kemudian hari, tentu pasti akan
ini adalah adanya Asuransi Full menyakinkan kepada disetujui. Terutama untuk memastikan
Coverage untuk para calon jemaah, negara-negara lain, soal legalitas atau rujukan hukum
tidak hanya asuransi jiwa seperti pada terutama kepada Arab atas penggunaan dana efisiensi yang
tahun-tahun sebelumnya tetapi juga Saudi,... berasal dari penyelenggaraan haji
asuransi Kesehatan selama di Arab tahun sebelumnya yang seharusnya
Saudi, terutama jika calon jemaah Marwan Dasopang itu masuk dalam dana kelolaan
mengalami positif Covid-19 akan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI BPKH. lrnm/es

TH. 2022 EDISI 209 PARLEMENTARIA 21