Page 23 - MAJALAH 209
P. 23

ANGGARAN







                                                                                 sehingga Garuda hanya akan
                                                                                 mengoperasikan rute-rute
                                                   PMN tersebut berasal          penerbangan yang menguntungkan
                                                   dari Cadangan                 (profitable).
                                                                                    Dalam pemilihan rute ini, fokus
                                                   Pembiayaan Investasi          Garuda tertuju pada rute-rute
                                                   APBN 2022, yang akan          penerbangan domestik, serta rute-
                                                   dicairkan jika PT Garuda      rute internasional tertentu yang juga
                                                   Indonesia mencapai            mempertimbangkan penerbangan
                                                   kesepakatan damai             kargo. Kedua, menyesuaikan jumlah
                                                   dengan krediturnya            pesawat Garuda dan Citilink agar
                                                   dalam sidang Penundaan        selaras dengan route network yang
                                                                                 telah dioptimalkan. Hal ini dilakukan
                                                   Kewajiban Pembayaran          berbarengan dengan simplifikasi
                                                   Utang (PKPU).                 tipe pesawat untuk mendapatkan
                                                                                 efektifitas dan efisiensi operasional.
                                                                                    Ketiga, dalam New
              OJI/PDT                              Martin Manurung               Garuda Business Plan termuat
                                                   Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
                                                                                 juga renegosiasi kontrak sewa
                                                                                 pesawat dengan mengupayakan
              terbuka tiga hari kemudian. Kinerja   rekomendasi untuk Garuda. Salah   skema berbasis variable cost.
              keuangan Garuda jadi keniscayaan   satunya adalah Kementerian      Sedangkan, strategi keempat adalah
              untuk segera dibenahi, memang.   BUMN dan PT. Garuda Indonesia     meningkatkan kontribusi pendapatan
              Selain itu, negosiasi ulang utang   agar konsisten melaksanakan    kargo melalui optimalisasi belly
              Garuda juga perlu terus diawasi.  implementasi rencana bisnis      capacity dan digitalisasi operasional.
                 Komisi VI telah menyisir satu   (business plan) yang telah disepakati.   Pada bagian lain, Martin
              per satu persoalan yang membelit   “Yaitu, meliputi optimalisasi rute,   mengemukakan, isi rekomendasi
              maskapai pelat merah tersebut.   optimalisasi jumlah dan tipe pesawat,   Komisi VI DPR selanjutnya, program
              Opsi-opsi penyelamatan pun       implementasi penurunan biaya      privatisasi berupa konversi utang
              dibeberkan. Yang krusial memang   sewa pesawat, dan peningkatan    menjadi saham dan masuknya
              kinerja keuangan Garuda. Utang   pendapatan kargo, dan produk      tambahan modal.
              telah membelit keuangan Garuda   turunan lainnya (ancillary),” papar   “Oleh karena itu, Panja
              hingga terpuruk. Komisi VI pun telah   Martin.                     Penyelamatan Garuda Indonesia
              memberi warning soal ini. Dan yang   Politisi Partai Nasdem        Komisi VI DPR RI meminta
              lebih penting lagi, dana PMN tidak   itu menegaskan, Komisi VI     Kementerian BUMN untuk terus
              boleh digunakan Garuda untuk     berkepentingan mengawasi          melakukan koordinasi dengan
              membayar utang. Itu poin penting   implementasi business plan. Apabila   Komite Privatisasi Pemerintah dan
              yang selalu ditegaskan kepada Dirut   ada rencana perubahan business   kementerian/lembaga terkait
              Garuda Irfan Setiaputra.         plan, Kementerian BUMN dan Dirut   program privatisasi yang akan
                 Dirut Garuda sendiri merespon   Garuda didesak untuk melapor    dilakukan, selama kepemilikan negara
              positif. Di hadapan rapat Komisi VI,   kepada Komisi VI DPR RI. Perlu   minimal 51 persen,” ujarnya.
              ia menjamin suntikan PMN tersebut   pembahasan lagi bila Kementerian   Komposisi saham PT. Garuda
              tidak akan dipakai untuk membayar   BUMN dan Garuda ingin mengubah   Indonesia (Persero) per September
              utang. Dana PMN sepenuhnya akan   perencanaan bisnis yang telah    2021 dimiliki oleh tiga komponen,
              dimanfaatan untuk membiayai      disepakati dengan Komisi VI.      yaitu Pemerintah RI (60,54 persen),
              operasional perusahaan, seperti     Dirut Garuda pernah memaparkan   PT. Trans Airways (28,26 persen),
              mengaktifkan kembali pesawat-    proposal new business plan. Ada   dan masyarakat (11,2 persen). Jika
              pesawat yang sebelumnya tidak    tiga prinsip bisnis yang ciba ingin   ada investor strategis yang berminat
              dioperasikan.                    dikembangkan Garuda, yaitu simple,   terhadap pembelian saham tersebut,
                 Akhir April lalu, Komisi VI telah   profitable, dan full service. Tiga   maka Kementerian BUMN dan PT.
              menyelesaikan rapat-rapat Panja   prinsip tersebut direalisasikan ke   Garuda Indonesia diminta untuk
              Penyelamatan Garuda. Martin      dalam empat strategi. Pertama,    melaporkan terlebih dahulu kepada
              membacakan poin-poin penting     mengoptimalkan route network,     Komisi VI DPR RI. lmh/es




                                                                            TH. 2022      EDISI 209      PARLEMENTARIA        23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28