Page 73 - MAJALAH 209

PERN I K

Indra menjelaskan, dalam
perkembangan pemenuhan unsur ...dalam perkembangannya,
dan sub unsur Sistem Pengendalian pemenuhan unsur dan sub
Internal Pemerintah atau e-SPIP
perlu dikaitkan dengan pencapaian unsur e-SPIP dikaitkan dengan
empat tujuan penyelenggaraan SPIP pencapaian empat tujuan
seperti tercantum dalam Peraturan penyelenggaraan SPIP sesuai
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan Perpres 60 Tahun
tentang SPIP.
“(Tim) Auditor internal dikatakan 2008
kredibel apabila memiliki kemampuan
untuk memberikan informasi tentang Setyanta Nugraha FOTO: RUNI/PDT
kecukupan dan efektivitas tata kelola Inspektur Utama Setjen DPR RI
manajemen risiko. Pengendalian,
memberikan wawasan dan saran
yang relevan dan andal akan internal yang kompeten akan mampu SPIP sesuai dengan Perpres 60
mendorong inovasi serta perbaikan melaksanakan kegiatan selaras Tahun 2008. Oleh karena itu, BPKP
integritas serta menjadi contoh dalam dengan prioritas organisasi serta melalui Peraturan Kepala BPKP telah
penerapan etika nilai dan transparan punya komitmen dan standar yang menerbitkan Peraturan Nomor 5
dalam organisasi,” terang Indra. tinggi menegakkan aturan-aturan Tahun 2021 yaitu memperbaharui
Ia melanjutkan, hal-hal di atas Organisasi. telah memperbaharui metodologi
perlu dibangun dan pahami bersama penilaian.
sama agar pemahaman mengenai Manajemen Resiko dan Hal itu mencakup penambahan
fungsi dan audit internal dapat e-SPIP fokus penilaian pada penetapan
menjadi lebih dipahami manfaat dari tujuan dan pencapaian hasil
pekerjaan audit internal bila dapat Sesuai dengan Peraturan disamping menilai unsur dan Sub
bekerja dengan baik sehingga bisa Presiden Nomor 18 tahun 2020 unsur SPIP, untuk menghasilkan
meningkatkan dukungan untuk audit. tentang Rencana Pembangunan nilai yang terintegrasi. Nilai tersebut
Auditor internal, terang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu skor maturitas SPIP kemudian
Indra, dituntut untuk mampu 2020-2024 mengamanatkan bahwa indeks penerapan manajemen risiko
menyampaikan kebenaran melalui seluruh kementerian/lembaga, dan indeks efektivitas pengendalian
proses kerja yang baik dengan provinsi, kabupaten/kota wajib korupsi atau IEPK.
komunikasi yang konstruktif. Selain itu mengimplementasikan manajemen “Sebagai pedoman yang baru lahir
juga dapat memberikan saran yang risiko dan menetapkan target indeks di tengah pandemi Covid-19, tentunya
dapat membantu para pemangku manajemen risiko pada level 3. pelaksanaan penilaian mandiri
kepentingan untuk dapat memahami Manajemen resiko dan e-SPIP maturitas penyelenggaraan SPIP
lingkungan internal dan eksternal merupakan indikator keberhasilan terintegrasi belum dapat dilakukan
organisasi. prioritas penguatan pengelolaan secara optimal setidaknya yang kami
Hal ini tentunya akan sangat reformasi birokrasi dan sistem akui di Sekretariat Jenderal DPR RI,”
membantu dalam pengambilan akuntabilitas kinerja organisasi. lanjut Totok, sapaan akrabnya.
keputusan berdasarkan informasi yang keduanya diperhitungkan Melalui seminar ini, Totok
yang lebih baik dan berbasis risiko sebagai nilai sasaran antara dalam berharap dapat memperoleh dan
dengan tujuan agar organisasi dapat mengungkit atau leaflet yang mendengarkan pencerahan dari
mencapai tujuan secara efektif langsung berpengaruh kepada nilai berbagai perspektif baik dari BPKP
efisien etis dan yang penting adalah atau indeks reformasi birokrasi sebagai regulator dan pembina
berkelanjutan. Inspektorat Utama Setjen DPR profesi auditor. “Kemudian kita
Ia berharap, dengan kehadiran RI Setyanta Nugraha menerangkan juga bisa mendengarkan best
auditor internal yang kompeten bahwa dalam perkembangannya, practices atau praktik terbaik
di Kesetjenan DPR RI dapat pemenuhan unsur dan sub unsur penerapan SPP terintegrasi di
meningkatkan tata kelola organisasi e-SPIP dikaitkan dengan pencapaian Kementerian Keuangan dari para
menjadi lebih baik lagi. Sebab, unit empat tujuan penyelenggaraan narasumber,” pungkasnya. lhal/es

TH. 2022 EDISI 209 PARLEMENTARIA 73