Page 22 - MAJALAH 206

ANGGARAN

PR RI menyoroti BUMN PEN BUMN Karya
Karya yang memperoleh
PMN di tahun lalu dan
tahun ini agar bisa untuk Dukung PSN
D semakin efektif dan
mengupayakan proyek pembangunan
nasional itu seoptimal mungkin.
Ketua Badan Anggaran
(Banggar) DPR RI HM. Said Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan
Abdullah mengatakan BUMN Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur, atau
Karya mendapatkan bantuan PMN yang lebih dikenal dengan BUMN Karya, adalah upaya
agar bisa menyelesaikan proyek
penugasan pemerintah tersebut. untuk mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dimana kebutuhan pendanaannya itu
sebesar Rp240 triliun. Namun, negara
diketahui hanya menyetujui beberapa
persen saja PMN untuk BUMN Karya
dari kebutuhan itu.
“Kami setuju terhadap PMN itu
diberikan, akan tetapi persetujuan
kami itu sesungguhnya dalam
kerangka penguatan modal, equity-
nya BUMN,” sebut Said. Selain itu ada
proyek PSN yang tak bisa dihindari
memerlukan dukungan anggaran
untuk mengerjakannya.
Salah satu PSN yang memerlukan
asupan dana besar ialah proyek
tol Trans Sumatera. Menurut Said
pemerintah dan DPR memahami
tol Trans Sumatera tidak akan
menghasilkan efek ekonomi yang
signifikan dalam jangka waktu 5-8
tahun. Meski begitu, proyek tersebut
tetap harus dirampungkan. “Karena
kita tahu, secara politik, Trans
Sumatera wajib hukumnya ada tol,”
ujar Legislator dapil Jawa Timur XI itu.
Sementara negara saat ini hanya
mampu memberikan dana sekitar
Rp38 triliun sebagai PMN untuk tujuh
BUMN, dimana tiga diantaranya
merupakan BUMN Karya. Adapun
Said bilang pemberian PMN kepada
perusahaan-perusahaan pelat merah
sesungguhnya untuk menyelesaikan
PSN bagian dari replace atau upaya
cari utang baru untuk menutupi
utang sebelumnya. BUMN Karya
sendiri memang membutuhkan utang
untuk mencari alternatif pembiayaan
lantaran proyek-proyek pembangunan
daerah wajib dirampungkan.

22 PARLEMENTARIA EDISI 206 TH. 2022