Page 37 - MAJALAH 102

mungkin membebani APBN Tahun Anggaran 2013. dinaikkan menjadi Rp 6.500/liter.
Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran subsidi
BBM jenis tertentu tahun 2013 mencapai Rp. 193,8 Opsi ini diubah lagi, yakni akan menaikkan harga
triliun. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan dibawah Rp 6.500/liter dengan hanya satu harga, tetapi
konkret untukmelakukan pengendalian konsumsi BBM inipun ditunda lagi dan akan dinaikkan bersamaan
Bersubsidi. Pemerintah seharusnya menyiapkan opsi dengan penyampaian RUU APBN Perubahan tahun
untuk menghadapi skenario dalam upaya pengendalian 2013. RUU APBN Perubahan ini akan disampaikan pada
jumlah konsumsi yang difokuskan pada dua opsi, yaitu Masa Persidangan IV tahun 2012/2013 yang dibuka
penghematan dan pembatasan penggunaan BBM pada tanggal 13 Mei dan berakhir 12 Juli 2013.
Bersubsidi.
Tidak layak
Namun, bila pada akhirnya Pemerintah mempersiapkan
opsi kenaikan harga BBM dalam rangka memperbaiki Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Bambang Soesatyo
kondisi fiskal dan moneter, Dewan meminta jaminan menyatakan proposal Dana Kompensasi Kenaikan
kepada Pemerintah bahwa opsi tersebut tidak Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan
akan berdampak besar terhadap perekonomian pemerintah ajukan kepada DPR, sangat tidak layak
nasional. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan untuk disetujui. Pasalnya, pengajuan proposal tersebut
secara matang dan terukur. sangat tidak relevan.

Upaya yang harus diambil terkait energi BBM, harus “Selain itu karena sejumlah program dalam proposal
bersifat komprehensif dengan perencanaan jangka itu sudah terakomodasi dalam APBN 2013, ada potensi
menengah dan panjang, terkait dengan program penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju
pengembangan energi baru terbarukan. tahun Pemilu 2014,” katanya.

Dalam penjelasannya, Presiden menyebut kenaikan Selain itu, kata Bambang Soesatyo ini, pemerintah
harga BBM harus segera dilakukan. Subsidi BBM akan belum serius mengelola BBM bersubsidi. Pasalnya,
membengkak jika harganya tidak dinaikkan. Jika harga jumlah yang diselundupkan terbilang sangat besar
keekonomian Rp 10.000 per liter, diperkirakan subsidi volumenya. “Karena itu, proposal dana kompensasi yang
BBM akan mencapai Rp 297,7 triliun di 2013. Padahal, akan dimasukan dalam APBN-P 2013 tidak memenuhi
anggaran subsidi BBM yang ditetapkan Rp 193,8 persyaratan untuk diterima,” ujarnya.
triliun.

Selain itu, defisit anggaran diperki-
rakan membengkak mencapai Rp 353 ,6
triliun (3,83 persen dari PDB). Padahal,
defisit anggaran yang ditetapkan dalam
APBN 2013 sebesar Rp 153 ,3 triliun
(1,65 persen dari PDB). Jika terjadi, kata
Presiden, itu akan melanggar undang-
undang dan mengganggu ketahanan
ekonomi.

Jika kenaikan BBM diterapkan, peme-
rintah akan memberikan kompensasi
bagi rakyat yang terkena imbas, salah
satunya bantuan uang tunai. Namun,
semua itu bisa berjalan jika Dewan
Perwakilan Rakyat setuju. Presiden
ingin DPR menyetujui pada bulan Mei
2013 dalam pembahasan Rancangan
APBN Perubahan 2013.
Kesan ragu-ragu pemerintah terli-
hat, sebelumnya mau menaikkan BBM
dengan dua harga yakni untuk sepeda
motor dan angkutan umum harga
premium tetap Rp 4.500/liter dan
untuk semua jenis kendaraan pibadi Anggota DPR RI Bambang Soesatyo/F-PG.

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 37