Page 41 - MAJALAH 102

Seperti diketahui, pada sidang RUU Ormas Abdul Malik Haramain Namun, Gamawan tidak menya-
paripurna pada Jumat (12/4), RUU me ngatakan, penundaan dilaku- lahkan DPR yang kurang menyosial-
Ormas batal disahkan. Pembatalan kan karena masih ada penyusunan isasikan RUU tersebut. Akibatnya,
ini disebabkan adanya permintaan bagian penjelasan yang belum ram- banyak pihak yang belum paham
dari fraksi-fraksi untuk menunda pung. “Akhirnya ditunda dan alasan soal RUU itu. Gamawan juga tidak
dan masih mensosialisasikan hasil penundaan itu sebenarnya teknis berprasangka buruk akan pencabut-
pembahasan RUU Ormas ini kepada ka rena substansi secara prinsipil, an dukungan DPR atas RUU Ormas
masyarakat. isinya sudah disepakati semua fraksi karena basis suara ormas tertentu
termasuk perubahan terakhir yang akan menganggu di pemilu menda-
“Prinsipnya kami ingin mendeng- diusulkan Muhammadiyah itu sudah tang.
ar dari ormas yang sudah punya kita akomodir. Hanya penjelasan be-
sejarah panjang, seperti NU dan lum rapi, ada beberapa redaksi yg Meski begitu, ia menilai bahwa
Muhammadiyah,” kata Ketua DPR belum rapi, faktor teknis prosedur RUU Ormas yang baru penting un-
Marzuki Alie. aja,” ujar Malik. tuk disahkan. Ia mengungkapkan,
pemerintah ragu untuk tetap mene-
Marzuki Alie menjelaskan, Ketua Dengan belum selesainya pe- rapkan UU Ormas yang lama, yakni
Pansus RUU Ormas Abdul Malik nyusunan bagian penjelasan RUU Nomor 8 Tahun 1985 yang dianggap
Hara main, sudah berkomunikasi ini, kata Malik, maka Pansus pun sudah tidak relevan.
dengan kedua ormas tersebut. Dia tidak akan membawanya ke rapat
menegaskan, apa pun hasil per- paripurna. Politisi Partai Kebangki- “Kalau ormas ini tidak diatur,
temuan itu akan ditindaklanjuti oleh tan Bangsa (PKB) ini pun berpan- maka Undang-Undang Nomor 8
DPR. “Dari laporan yang saya terima, dangan bahwa seluruh fraksi telah Tahun 1985 yang berlaku sehingga
RUU Ormas akhirnya disepakati un- sepakat untuk tidak membatalkan pemerintah dalam menerapkan un-
tuk ditunda,” kata Marzuki. keseluruhan pembahasan RUU Or- dang-undang itu menjadi ragu,” ujar
mas. Pasalnya, RUU ini, kata Malik, Gamawan.
Politikus Demokrat ini menuturkan masih dianggap penting.
masih ada sejumlah pasal yang per- Gamawan mengatakan, kera-
lu dikomunikasikan dengan publik. Sebelumnya, anggota Pansus RUU guan pemerintah menerapkan UU
Sebelumnya, sejumlah pasal yang Ormas, Achmad Rubai mengatakan, Ormas yang lama itu muncul kare-
masih diperdebatkan antara lain Pansus RUU Ormas meminta perpan- na sudah tidak sesuai lagi dengan
mengenai asas, pemberian sanksi, jangan waktu penyelesaian dengan semangat amandemen dalam UUD
jumlah pendirian ormas, serta ajar- cara berkirim surat kepada pimpinan 1945. “Yang lama ini tidak menga-
an yang tidak boleh disebarkan oleh DPR, karena dari sisi waktu sudah komodasi masyarakat karena sudah
ormas. tidak mungkin disahkan pada masa tidak up to date. UUD sudah empat
persidangan III ini. kali amandemen, sudah tidak sesuai
Marzuki menerangkan penundaan zaman sehingga undang-undang ini
pengesahan RUU Ormas ini ha- Namun, dari sisi substansi materi perlu disesuaikan,” katanya.
nya dilakukan pada satu kali masa dan pasal-pasal, kata Rubai, tidak
sidang. Menurut dia, penundaan ini ada masalah, sebab semua masuk- Menurutnya, lahirnya RUU Or-
dilakukan untuk kepentingan yang an masyarakat sudah diakomodasi mas ini sama sekali tidak bertujuan
lebih besar. mulai dari azas tunggal hingga sank- mengembalikan kondisi Indonesia
si. Rubai yakin dengan menunda seperti Orde Baru. Pada UU yang
Pihaknya menyindir sejumlah or- pengesahan, maka kualitas Undang- lama, sanksi terhadap ormas justru
mas yang tidak jelas dan memiliki undang yang dihasilkan nanti akan jauh lebih ketat. “Ormas yang di-
misi tertentu yang mewakili kepent- lebih baik. anggap menghalangi pembangun-
ingan asing. Dia memastikan RUU an saja bisa dibubarkan. Apa kita
ini akan disahkan pada masa sidang “Jadi target kita bukan lagi waktu, mau pakai undang-undang itu? Kan
mendatang. “Insya Allah,” kata Mar- tapi kualitas,” ujar politisi dari F-PAN tidak,” ujarnya.
zuki. itu. Pemerintah sendiri menerima
pilihan DPR yang menunda penge- Namun, ia menyatakan setuju de-
Seperti diketahui, rencana penge- sahan RUU Ormas. Dalam sebuah ngan penundaan RUU Ormas untuk
sahan RUU Ormas ini sempat menda- kesempatan, Menteri Dalam Negeri memberikan waktu sosialisasi RUU
pat penolakan dari Muhammadiyah, (Mendagri) Gamawan Fauzi meng- ini kepada masyarakat yang masih
Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indo- hormati keputusan parlemen yang menolaknya. “Mungkin saja me-
nesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia menunda pengesahan RUU Ormas. reka yang menolak ini karena tidak
(MUI), Kontras, ELSAM, dan Impar- Gamawan menilai minimnya sosial- memahami seluruhnya, membaca
sial. isasi menjadi penghambat bagi or- hanya sepotong-sepotong saja. Jadi
mas besar memahami isi draf RUU tidak apa-apa, biarkan untuk sosial-
Sementara itu, Ketua Pansus Ormas. isasi. Semoga,” ungkapnya. (nt)

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 41