Page 43 - MAJALAH 102

Ia mengatakan DPR tengah upaya-upaya memobilisasi petani memfasilitasi dan membuka akses
menggodok Rancangan Undang supaya memanfaatkan program- kepada asuransi. Lebih dari itu,
Undang (RUU) Perlindungan dan program pemerintah yang memang pemerintah akan memberikan
Pemberdayaan Petani. RUU ini selama ini sudah berjalan. Program premi asuransi disesuaikan dengan
nantinya akan membuat perbankan itu diantaranya kredit ketahanan kemampuan keuangan negara.
khusus yang menangani kredit pangan dan energi, Kredit Usaha
pertanian dengan persyaratan Peternakan Sapi (KUPS), Kredit Asuransi ini termasuk meng-cover
mudah. Usaha Rakyat (KUR), bahkan perubahan iklim sehingga ketika
peraturan Bank Indonesia nomor kemudian terjadi gagal panen
Dalam Pasal 87 Rancangan 45 sudah mengalokasikan 5 sampai resikonya akan ditanggung asuransi.
Undang Undang (RUU) Perlindung- 20 persen dari masing-masing bank Sedangkan resiko lain seperti
an dan Pemberdayaan Petani, lan- umum yang ditujukan untuk usaha kerusuhan atau dibakar akan diatur
jutnya, disebutkan pembiayaan kecil dan menengah termasuk di melalui peraturan menteri.
dalam perlindungan dan pember- dalamnya pertanian.
dayaan petani dilakukan untuk Politisi Partai Demokrat ini menya-
mengembangkan usaha tani me- “Bahkan, kami sudah membuka takan yakin, ini sebuah cara untuk
la ui: bank bagi petani, lembaga ruang kalau ada bank swasta yang memotivasi petani sehingga lebih
l
perbankan yang ada, dan lembaga berminat membuka unit khusus mempunyai keinginan usaha dan
pembiayaan petani. sejenis yang memang itu dikeluarkan upaya lebih baik. Bahkan dengan
pemerintah. Dengan unit khusus adanya jaminan gagal panen
Hal kedua terkait dengan pem- itu pemerintah akan memfasilitasi ini petani yang tadinya enggan
ben tukan unit khusus di bank-bank penyaluran terhadap program skim menggarap tanah yang berisiko,
pemerintah. Dalam salah satu pasal pembiayaan yang dibiayai APBN,” seperti kemarau atau gangguan
di UU ini mewajibkan pembentukan ujar Herman. hama, mereka akan all out, mem-
unit khusus yang menangani bi- buka lahan baru.
dang pertanian. Unit khusus ini Kedua adalah jaminan terhadap
adalah lembaga yang dibentuk di gagal panen. Resiko usaha di bidang- Untuk para petani yang memiliki
dalam bank-bank pemerintah atau bidang lain seperti manufactur- rata- lahan sempit, UU mengatur
unit atau bidang tertentu yang rata sudah diasuransikan korporat pemerintah wajib menyediakan 2
akan memberikan kemudahan, masing-masing. Resiko usaha yang hektar, dan masyarakat diberi hak
penyederhanaan aturan dan penya- terjadi sudah mendapatkan asuransi kelola, misalkan 25 tahun, 30 tahun,
luran program. secara proporsional dan profesional bahkan 50 tahun, supaya lahan
karena masuk kategori pruden negara ini tidak beralih fungsi. Hal
Pembentukan unit khusus inilah (aman). ini didasarkan kepada kedaulatan
yang kemudian akan mendorong d a n k e m a n d i r i a n p a n g a n ,
Namun lanjutnya, usaha peta- sesuai UU nomor 18 tahun 2012
ni sangat kultural semua dila- tentang Pangan, dengan harapan
kukan dengan apa ada- masyarakat bisa mempertahankan
n y a ( k o n v e n s i o n a l ), lahan pertaniannya.
tradisional, tidak pernah
m e m p e r t i m b a n g k a n Menurut Herman, RUU ini
terhadap hal-hal yang tinggal ketok palu saja. “Kita sudah
sifatnya intelektual, menyelesaikan 2 pasal krusial,
konseptual. asuransi petani dan pembiayaan
untuk petani. Di masa sidang
Jaminan Perlindungan berikutnya, hanya merapihkan di
terhadap gagal panen tim kecil, merumuskan melalui
bukan semata- tim perumus, dan mensinkronkan
mat a p e - melalui tim sinkronisasi. Setelah
m e r i t a h itu akan masuk ke dalam rapat
panja, lalu rapat Komisi dengan
Kementerian Pertanian dan institusi
terkait. Kita ambil keputusan
tingkat I dan kemudian didorong di
paripurna terdekat untuk diambil
keputusan tingkat II,” demikian
Herman Khaeron. (as)

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 43