Page 38 - MAJALAH 102

ANGGARAN

Kementerian terkait,
sehingga berdampak
luas bagi perekonomian
masyarakat.

Dewan berpendapat,
permasalahan komoditas
pangan saat ini tidak dapat
disederhanakan hanya
disebabkan oleh adanya
kelangkaan dan kenaikan
harga saja. Perlu diketahui
bahwa permasalahan
daging sapi, bawang,
dan pro duk pangan
l a i n n y a , m e r u p a k a n
“lahan empuk ” yang
dimanfaatkan oleh para
pedagang dan sebagian
importer untuk mencari
keuntungan sebesar-
besarnya tanpa harus
bekerja keras.

Di sisi lain, terhadap
permasalahan pangan
ini, Kementerian terkait
Ia mengungkapkan, dalam proposal Dana Kompen- tidak memberi perhatian serius dan tidak memberikan
sasi, terdapat program yang sama dan serupa dengan insentif untuk mengembangkan sektor pertanian.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin. Pada kenyataannya, usaha pertanian dan peternakan
Dimana kekuatan-kekuatan politik di DPR tentu saja tidak memberi gairah dan nilai tambah kepada petani,
akan belajar dari pengalaman menjelang Pemilu 2009. padahal selama ini Indonesia merupakan negara agraris,
namun justru mengimpor komoditas tersebut.
“Saat itu, BLT dijadikan kuda tunggangan partai peng-
uasa untuk meraih simpati pemilih. Hal serupa tidak Sektor pertanian merupakan sektor yang utama dalam
boleh berulang di Pemilu 2014,” ungkapnya. mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana faktor
produksi, ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan
Lebih jauh Bambang menyebutkan, kompensasi lain menjadi acuan. Untuk itu Dewan mendesak agar segera
seperti beras untuk warga miskin (Raskin) serta bantuan ada kebijakan untuk merevitalisasi sector pertanian dan
bagi siswa miskin dan program Keluarga Harapan sudah membenahi tata-niaga yang selama ini diperkirakan
terakomodasi dalam APBN tahun berjalan. “Alasan dikuasai oleh kartel dalam perdagangan komoditas
lain untuk menolak proposal itu adalah fakta bahwa pertanian. Hal ini perlu dibahas dalam UU yang sedang
pemerintah belum efektif mengelola BBM bersubsidi, dibahas di DPR.
karena persentase yang dicuri atau diselundupkan
masih terbilang tinggi,” jelasnya. Selain itu, Dewan menekankan pentingnya pemerintah
segera memperbaiki regulasi impor produk hortikultura
Lambat antisipasi dan pangan, secara keseluruhan. Dewan menyoroti
dan mempertanyakan peran Kementerian Pertanian
Di bagian lain, Pimpinan Dewan menyatakan bahwa dan Kementerian Perdagangan yang seharusnya sudah
masyarakat prihatin dengan melonjaknya harga memantau kemungkinan gangguan produksi, seperti
komoditas pangan,seperti daging sapi, bawang putih, gangguan cuaca, hama, dan lain-lain, sehingga bila
bawang merah, dan cabai. Dewan menyayangkan terpaksa impor sudah diketahui sejak awal. (mp) Foto:
lambatnya antisipasi terhadap gejolak harga oleh Iwan Armanias/Parle.

“Saat itu, BLT dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati
pemilih. Hal serupa tidak boleh berulang di Pemilu 2014,” ungkapnya.

38 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013