Page 40 - MAJALAH 102

LEGISLASI

“Khusus untuk Muhammadiyah Sementara itu terkait kriminalisasi lain. “Intinya kita sepakat menjaga
yang menolak RUU Ormas ini, ke- bagi dermawan yang sebelumnya demokratisasi, tapi jangan sampai
inginannya sudah kita penuhi terkait dilarang menyebut ‘hamba Allah’, mengganggu ruang publik dan tidak
asas, sanksi, dan kriminalisasi ter- itu pun kata Deding Ishak sudah merugikan masyarakat,” ujarnya.
hadap kaum dermawan. ketiga hal dibolehkan di mana sumbangan
tersebut sudah kita perbaiki, lalu berupa dana, uang, barang dan se- Sementara itu, Muhammadiyah
kenapa kok masih menolak?” tanya bagainya boleh menggunakan iden- salah satu ormas yang menolak
Deding Ishak pada acara diskusi titas sebagai ‘hamba Allah’. “ Lalu RUU ini lewat Ketua bidang hukum
Forum Legislasi tentang RUU Or- kenapa masih juga menolak? Kar- dan HAM PP Muhammadiyah Saiful
mas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa ena itu, Pansus masih terus berse- Bahri mengatakan pihaknya men-
(23/4).. dia berdialog dengan semua pihak, dukung RUU Ormas, jika RUU itu
di mana tak ada masalah yang tak disahkannya setelah pemilu 2014

Soal azas misalnya lanjut Deding bisa diselesaikan, selama bisa di- mendatang. Alasannya, dia khawatir
Ishak, setiap ormas harus berasas- musyawarahkan bersama,”ujarnya. ada dana-dana ormas yang disalur-
kan yang tidak bertentangan den- kan justru untuk kepentingan politik
gan Pancasila. Sanksi sudah diatur Pemerintah sendiri sikapnya se- 2014. “Kalau disahkan setelah pemi-
dengan jelas melalui proses penga- perti yang dikatakan Direktur Keta- lu tidak masalah,” tegasnya.
dilan sampai ke Mahkamah Agung hanan Seni, Budaya, Agama dan
(MA). Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Saiful juga menolak jika UU No-
Kementerian Dalam Negeri Budi mor 8/1985 tentang Ormas produk
“Khusus untuk NU, Muhammadi- Prasetyo mengatakan tujuan RUU Orde Baru itu diterapkan sekarang
yah, Taman Siswa dan yang lain-lain Ormas ini agar tak jadi benturan- ini, karena dipastikan represif. Dia
yang lahir sebelum merdeka dan benturan dalam kegiatannya, seh- menilai RUU Ormas itu tidak urgen
justru berjasa terhadap bangsa dan ingga perlu diatur dasar hukumnya. sekarang ini, dan cukup menggu-
negara ini, maka akan ditempat- RUU Ormas ini merupakan RUU pal- nakan UUD 1945 pasal 28 (ayat a
kan secara khusus sebagai ormas ing lama, hampir dua tahun pemba- sampai i).
keagamaan dan sosial yang berjasa hasannya di DPR.
buat bangsa. Jadi, tak sama den- “Soal Ormas itu sudah diatur jelas
gan ormas yang tidak berperan dan Apalagi sekarang ini sudah menca- dalam pasal 28 ayat A sampai I. Kare-
berkontribusi dalam kemerdekaan pai 65 ribu ormas yang berizin di Ke- na itu kalau RUU Ormas itu disahkan
bangsa ini,” ujar politisi Golkar itu. mendagri dan RUU Ormas itu tidak sekarang, kami akan gugat ke Mah-
tumpang-tindih dengan UU yang kamah Konstitusi (MK),”ujarnya.

40 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013