Page 3 - MAJALAH 70
P. 3
ASPIRASI
ditempati maka permohonan Tanggapan
2. Pelapor sudah mengajukan tersebut diteruskan kepada Menteri 1. permasalahan pokoknya adalah
kepada Pangdam IV / Pertahanan agar mendapatkan permohonan pelapor agar
Diponegoro agar dapat membeli tanggapan penyelesaiannya. Pemerintah dapat memberikan
untuk dimiliki rumah yang sudah perhatian dan kepedulian
ditempati selama 44 tahun terhadap kesulitan ekonomi
namun permohonannya tidak MOHON KEPEDULIAN DAN yang dialami masyarakat desa
dikabulkan, bahwa sebagaimana SUMBANGSIH TERHADAP Sitinjak dan desa Harian (dusun
ketentuan UU No. 40 tahun 1994 KEKERINGAN TANAH Siarsam Ambulasangge)
tentang Rumah Negara Kecamatan Onan Runggu
Kabupaten Samosir Provinsi
Kepada Yth.
Pasal 12 ayat (2) Sumatera Utara, dengan
Bapak Ketua DPR RI
Penetapan status rumah Negara memanfaatkan penggunaan air
Di Gedung DPR RI
golongan I dan II dilakukan oleh dari danau Toba untuk memenui
Pimpinan Instansi yang kebutuhan rumah tangga dan
Dengan Hormat,
bersangkutan kepentingan umum lainnya.
Kami atas nama masyarakat desa
2. Hal-hal yang disampaikan oleh
Sitinjak dan desa Harian (dusun
Pasal 12 ayat (3) pelapor merupakan wujud
Siarsam Ambulasangge) Kecamatan
Penetapan status rumah Negara aspirasi masyarakat yang perlu
Onan Runggu Kabupaten Samosir
golongan I dan II dilakukan oleh mendapatkan perhatian dan
Provinsi Sumatera Utara, memohon
Pimpinan Instansi yang ditindaklanjuti oleh DPR RI sesuai
kepedulian DPR RI terhadap
bersangkutan tugas dan wewenangnya
penderitaan ekonomi warga yang
berdasarkan Peraturan Tata
berada dibawah garis kemiskinan.
Pasal 16 ayat (1) Tertib DPR RI Pasal 6 Ayat 1 huruf
Penyebab sulitnya
Rumah Negara yang dapat l.
perekonomian tersebut karena
dialihkan haknya adalah rumah 3. Komisi V adalah Alat
sumber penghasilan masyarakat
Negara golongan III Kelengkapan DPR RI yang antara
bersumber dari pertanian yang
Pasal 17 ayat (1) angka 3 lain membidang masalah
selalu gagal panen padi maupun
Penghuni rumah Negara yang pekerjaan umum,
tanaman palawija lainnya karena
dapat mengajukan permohonan pembangunan pedesaan dan
sawah dan ladang yang dikelola
pengalihan hak harus memenuhi kawasan tertinggal.
adalah tadah hujan.
syarat -syarat sebagai berikut : 4. berdasarkan permasalahan yang
Kami mengharapkan kepedulian
disampaikan pelapor, kiranya
DPR terhadap penderitaan yang
Janda /Duda Pegawai Negeri : aspirasi pelapor sesuai dengan
dialami warga dan dapat
a. masih menerima tunjangan Pasal 26 Undang-Undang Nomor
mengupayakan agar air dari Danau
pensiun dari Negara yang 22 Tahun 2003 tentang Susunan
Toba dapat dipindahkan ketempat
almarhum suami / isteri dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,
yang lebih tinggi dan selanjutnya air
ditambah jangka waktu sejak dan DPRD, serta Peraturan Tata
itu dapat dimanfaatnya untuk antara
yang bersangkutan menjadi Tertib DPR RI Pasal 6 Ayat 1 huruf
lain mengairi sawah dan ladang
janda / duda berjumlah l yang intinya menyatakan DPR
tadah hujan, kebutuhan rumah
sekurang-kurangnya 10 RI menampung dan
tangga, ternak dan untuk jangka
tahun. menindaklanjuti aspirasi dan
panjang hutan yang gundul dapat
b. memiliki surat izin pengaduan masyarakat dengan
menjadi subur dan hijau kembali.
penghuninya yang syah. menyampaikan masalah
Sehubungan dengan hal
c. almarhum suami/isteri belum tersebut kepada Komisi V DPR RI
tersebut, kami mohon bantuan dan
pernah dengan jalan apapun sebagai bahan masukan dalam
perhatian DPR RI agar masyarakat
memperoleh / membeli Rapat Kerja dengan Pemerintah.
desa menghidupan yang lebih baik.
rumah dari Negara
berdasarkan peraturan
Loven Sitinjak
perundang-undangan yang
Desa Sitinjak dan Desa Harian
berlaku.
Kec. Onon Runggu, Kab. Samosir, Prov.
Mengacu kepada uraian tersebut
Sumatera Utara
diatas dimana pelapor berkeinginan
untuk membeli dan / atau untuk Sumber :
mendapatkan penggantian atas Bagian Pengaduan Masyarakat
rumah dinas yang sudah lama Sekretariat Jenderal DPR RI
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 3