Page 8 - MAJALAH 70
P. 8
LAPORAN UTAMA
Pakar Politik Bima Arya Sugiarto;
MANFAATNYA BELUM DAPAT
DIRASAKAN SEKARANG
Keputusan MK soal suara terbanyak itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif yang dapat
mengganggu tahapan-tahapan Pemilu. Putusan suara terbanyak ini ibarat pil pahit yang
harus ditelan sekarang. Itu obat yang baik dalam jangka panjang, tetapi tidak untuk hari ini .
D D ir ir ir ir irektur Eksekutif politik dan anggota DPD, karena bisa mempertanggungjawabkan itu.
ektur Eksekutif
ektur Eksekutif
ektur Eksekutif
ektur Eksekutif
Charta Politika
Charta Politikaolitika
Yang kedua, masalah saksi misalnya.
Char
Charta P
Charta Politika
menurut Undang-undang Pemilu
ta P
olitika
Indo
Indonesia Bima
Indonesia Bimanesia Bima
Indonesia Bima
Saat ini saksi itu diatur satu partai satu,
mereka adalah peserta Pemilu.
Indo
nesia Bima
sedangkan caleg ini kan belum tentu
Individu tidak diwajibkan, ini
Arya Sya Sugiarugiarto
Ar
Arya Sugiarto
Ar
Arya Sya Sugiarugiarto toto
a
m
D D D d
diajukan oleh partai. “ Ini problem juga”.
perbincangannya a l dengan problem. Kenapa? Karena suara semuanya ini percaya pada saksi yang
terbanyak ini akan memaksa caleg-caleg
lementaria ia
lementaria mengatakan, masih
P P P P Parar arar arlementarlementaria ia untuk melakukan fund rising, mencari tandas Bima
lementar
banyak hal-hal yang harus dilakukan dana ke mana-mana. Modal sendiri Sedangkan yang ketiga adalah
setelah keputusan MK itu keluar. Saat atau cari investor dan lain-lain. Nah, masalah slot iklan. UU Pemilu ini
ditanyakan dengan sistem baru ini artinya kalau yang diatur hanya partai, mengatur bahwa yang berhak beriklan
apakah akan mampu meningkatkan mereka tidak diwajibkan, nanti saya itu adalah partai politik
kualitas demokrasi, meningkatkan kira akan dihadapkan dengan peserta Pemilu,
kualitas anggota DPR, Bima menjawab potensi money politic, dibatasi di TV,
“Saya kira hari ini masih banyak hal- kemudian ada black market misalnya 1 hari
hal yang harus dilakukan, tapi mungkin politic ketika ada investor 10 slot iklan
manfaatnya belum bisa kita rasakan masuk ke individu si caleg. masing-
sekarang, masih jangka panjang. Justru “Itu yang pertama, bisa masing 60
ini potensi konfliknya besar,” tandasnya. lewat Peraturan KPU atau detik. “ Kalau
Menurutnya, potensi konflik Perpu,” jelasnya. itu semua
internal antara caleg yang saling sikut, Mungkinkah peraturan dipakai oleh
saling bersaing, kemudian potensi itu disusun sementara pemilu par tai,
konflik antara caleg perempuan, antara sudah semakin dekat, kata sementara caleg
para aktivis perempuan dengan caleg Bima, kalau pertanggung-
laki-laki, karena suara terbanyak ini jawaban mungkin saja. Nanti
sedikit banyak mengurangi prospek begitu masa kampanye,
perempuan untuk bersaing, karena atau caleg itu harus
betul-betul persaingannya bebas. Dan
kawan-kawan politisi perempuan
menganggap bahwa ini bertentangan
dengan semangat Affirmative Action.
Langkah jangka pendeknya yang
harus segera dilakukan adalah
menyesuaikan aturan teknis di
lapangan yang sejalan dengan spirit
suara terbanyak ini. Ada beberapa hal
di antaranya, dalam konteks
pertanggungjawaban dana kampanye.
Undang-undang Pemilu mengatur
yang harus bertanggung jawab,
mempertanggungjawabkan pengguna-
an dana kampanye hanyalah partai
8 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70