Page 5 - MAJALAH 70

LAPORAN UTAMA

dikalahkan oleh calon yang mendapat
suara kecil karena yang mendapat
suara kecil nomor urutnya lebih kecil.
Ditinjau dari dimensi keadilan
dalam pembangunan politik,
Indonesia telah memilih Presiden dan
Wapres secara langsung, Gubernur,
Bupati, Walikota, anggota DPD,
sehingga menjadi adil pula, jika
pemilihan anggota DPR dan DPRD
juga bersifat langsung memilih orang
tanpa mengurangi hak-hak politik
parpol, sehingga setiap calon legislatif
dapat menjadi anggota legislatif pada
semua tingkatan sesuai dengan
perjuangan dan perolehan dukungan
suara masing-masing.
Selain itu, dasar filosofi setiap
engapa
demikian? (1) UUD 45. pemilihan atas orang untuk
karena meski Atas gugatan tersebut, MK menentukan pemenang adalah
para anggota mengeluarkan Keputusan 23 berdasarkan suara terbanyak, maka
MDPR itu sering Desember 2008 yang dibacakan penentuan calon terpilih harus pula
disebut sebagai wakil rakyat, tetapi langsung oleh Ketuanya, Mahfud didasarkan pada siapa pun calon
hakekatnya mereka adalah wakil MD bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d anggota legislatif yang mendapat
partai. Artinya tindak tanduk dan dan e UU No.10/2008 tentang suara terbanyak secara berurutan
sikap politiknya senantiasa dalam Pemilu anggota DPR, DPRD, dan dan bukan atas dasar nomor urut
kendali partai. Meski memiliki DPD bertentangan dengan UUD 45. terkecil yang telah ditetapkan.
sejumlah hak perorangan sebagai Menurut MK, ketentuan pasal Setiap pemilihan tidak
anggota Dewan, peran partai dalam 214 UU a quo yang menentukan menggunakan standar ganda, yaitu
mengarahkan kebijakan kepada bahwa calon terpilih adalah calon menggunakan nomor urut dan
anggota fraksi sangat dominan. yang mendapat di atas 30 persen dari perolehan suara masing-masing
Sistem baru suara terbanyak ini BPP, atau menempati nomor urut caleg. “ Memberlakukan ketentuan
diberlakukan menyusul kemenangan lebih kecil, jika tidak ada yang yang memberikan hak kepada calon
gugatan oleh Mohamad Soleh calon memperoleh 30 persen dari BPP, atau terpilih berdasarkan nomor urut
anggota DPRD Jawa Timur periode menempati nomor urut lebih kecil berarti memasung hak suara rakyat
2009-2014 untuk dapil I Surabaya- jika yang memperoleh 30 persen dari untuk memilih sesuai dengan
Sidoardjo dari PDIP. Pemohon BPP lebih dari jumlah kursi pilihannya dan mengabaikan tingkat
meminta MK menyatakan pasal 55 proporsional yang diperoleh suatu legitimasi politik calon terpilih
ayat (2) dan pasal 214 huruf a, b, c, d partai politik perserta pemilu adalah berdasarkan jumlah suara terbanyak”.
UU Pemilu a quo bertentangan inkonstitusional, karena bertentangan
il pahit
il pahit
il pahit
il pahit
dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D dengan makna substansif kedaulatan P P P P Pil pahit
ayat (1), pasal 28D ayat (3) dan pasal rakyat sebagaimana telah diuraikan di Namun, benarkah sistem suara
281 ayat (2) UUD 45. atas dan dikualifisir bertentangan terbanyak akan menghasilkan DPR
Sementara itu, perkara No.24/ dengan prinsip keadilan sebagaimana yang lebih berkualitas dan dekat
PUU-VI/2008 dimohonkan oleh diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dengan rakyat? Pengamat politik
Bima Ar
Bima Arya Soegiarto kepada
Bima Arya Soegiarto
Bima Ar
ya S
oegiar
to
perorangan warga Negara antara lain UUD 45. Bima Arya Sya Soegiaroegiartoto
arlementarlementaria ia
lementar
lementaria
ia
Sutjipto, SH MKn dan Septi Hal itu menurut MK merupakan P P P P Par arar arlementaria memaparkan, secara
Notariana (calon anggota DPR dari pelanggaran atas kedaulatan rakyat substantif keputusan MK tentang
Partai Demokrat) dan Jose Dima yang tergambar dari pilihan mereka suara terbanyak itu harus diapresiasi.
Satria SH, MKn (calon Pemilih tidak diindahkan dalam penetapan Keputusan itu menjawab pertanyaan
2009). Ketiganya meminta MK anggota legislatif. Akan benar-benar besar, anggota DPR itu wakil rakyat
menyatakan pasal 205 ayat (4) dan melanggar kedaulatan rakyat dan atau wakil Partai? Kepanjangan
ayat (5) serta pasal 214 UU Pemilu keadilan, jika ada dua orang calon tangan Partai ataukah mengemban
bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), yang mendapatkan suara yang jauh amanat dari konstituen?
pasal 6A ayat (1), pasal 6A ayat (4), berbeda secara ekstrem, terpaksa calon Dengan sistem suara terbanyak
pasal 22 E ayat (1) dan pasal 28D ayat yang mendapat suara terbanyak ini, logika yang kemudian dibangun
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 5