Page 9 - MAJALAH 70

LAPORAN UTAMA

sekarang ingin beriklan sendiri, sudah partai politik itu untuk melakukan dengan partai, ya keluar saja. Partai itu
banyak yang mau masang di TV. pendidikan politik, untuk menjemput harus disiplin.
Kondisi itu kan nanti mengurangi jatah bola kepada konstituen, kemudian “Jadi artinya DPP-nya harus kuat,
partai. Saya kira ini harus diatur juga,” untuk melakukan kaderisasi yang DPP-nya harus punya garis kebijakan
tegasnya. kokoh, untuk melakukan training, resmi, platform yang diperjuangkan di
Kemudian hal-hal lainnya adalah rekrutmen politik dan lain-lain. semua Komisi yang merupakan turunan
masalah gugatan. Terkait dengan Bima mengakui dengan suara dari platform partai di bidang masing-
perselisihan suara, berdasarkan terbanyak ini berarti hak partai semakin masing. Jadi tidak usah lewat Fraksi,
Keputusan Mahkamah Konstitusi diperkecil, kemungkinan tidak bisa lagi karena fraksi terlalu rijit. Tapi tetap
nomor 14 yang baru saja hak recall dipakai. Makanya, sistem harus ada kebijakan dasar partai yang
disosialisasikan, yang berhak melakukan suara terbanyak ini konsekuensinya bisa dikembangkan, dimodifikasi sesuai
gugatan adalah partai politik dan banyak, seperti snow ball effect. Ternyata dengan kepentingan masing-masing,”
anggota DPD, padahal nanti potensi ini banyak hal harus disesuaikan. ia menjelaskan.
sengketa itu bisa jadi antar caleg. Secara logika politik dan hukum, Bila ide DPR tanpa fraksi, maka
Mereka semua akan bergerak, sistem recall tidak relevan lagi. Jangan- masalahnya langsung individu, atau
sementara ini tidak diatur, tidak jangan termasuk fraksi pun tidak komisi-komisi saja. Kalau di Amerika
diakomodasi karena itu bisa mungkin lagi. Kalau fraksi itu misalnya nama dan dibawahnya R
membingungkan. kemudian, kedaulatan anggota (Republik) atau D (Demokrat),
parlemen itu dikebiri. Harusnya lah langsung partainya dan tidak disebut
ilematistis
ilema
D D D D Dilemailematistis tanggung jawabnya ke konstituen, ini fraksi.
ilematis
Lebih jauh Bima mengakui, posisi kalau di-direct lewat Fraksi bagaimana? Tanpa fraksi, berarti harus ada
partai dengan keputusan MK ini Ini harus dilempar wacana ini, penguatan partai, berart pengkaderan
menjadi dilematis. Idealnya adalah meniadakan Fraksi misalnya. Kalau itu harus lebih kuat. Dijelaskan Bima,
Partai politik menjadi fasilitator, Komisi masih relevan lah, karena sesuai itu problemnya. Pengkaderan itu harus
mediator antara konstituen dengan dengan bidang kerja. lebih kuat lagi. Karena tidak bisa juga
kebijakan publik, partai politik bermain Ketika didesak, dengan suara jika kemudian anggota DPR itu dilepas
di tengah. Konstituen di kanan terbanyak ini untuk idealnya di DPR apalagi artis-artis atau yang tidak punya
misalnya, kemudian kebijakan publik di itu tanpa ada Fraksi lagi, Bima kapasitas itu atau tokoh-tokoh lokal
kiri. mengatakan, “ Sepertinya begitu, Fraksi yang baru terjun di politik.
Di negara-negara yang sudah tidak usah ada”. Makanya konsekuensinya banyak,
modern seperti Amerika, masyarakat Apalagi DPR sedang membahas antara lain kaderisasi, pembimbingan
tidak tahu ketua partai demokrat atau RUU Susduk, wacana ini bisa dalam partai harus lebih diperkuat.
ketua partai republik, ini tidak terlalu dikembangkan dan harus didorong ke Kapasitas mereka dalam 3 hal itu,
dominan. Partai politik menjadi wadah, arah itu. Meski begitu, bagaimana Budjeting, Pengawasan, Legislasi partai
menjadi tempat artikulasi para politikus kemauan dari politisi yang di Senayan bertanggung jawab. Partai tidak boleh
itu difasilitasi oleh partai. “Idealnya disaat ini karena ini terkait dengan lepas tanggung jawab. Ketika mereka
memang seperti itu”. banyak hal, periuk nasi, fasilitas, itu satu. merekrut, target partai itu mendulang
Tapi problemnya adalah, demokrasi Di sisi lain, lanjut Bima Arya, yang suara dari tingkat ketokohan itu. Ketika
di Indonesia masih bayi. Politisi-politisi juga sebenarnya penting, otoritas DPP, jadi, jangan dilepas. Partai itu harus
masih banyak yang belum berkualitas, kendali DPP, pemandu DPP. bertanggung jawab, bagaimana mereka
kalau partai politik perannya dikurangi, Bagaimana pun juga DPP ini harus itu melakukan 3 fungsi tadi karena
semuanya ditumpukan pada politisi dan punya otoritas untuk mengendalikan menyandang nama partai dan misi
percaya pada rakyat sepenuhnya sebagai kebijakan partai. Kalau tidak ada Fraksi partai. Ini yang selama ini tidak ada.
pemegang kedaulatan, ini sebenarnya bagaimana mereka mengendalikan arah Training, Capacity Building itu diambil
akan bermasalah. suara dan lain-lain. Jadi memang ini alih oleh NGO, LSM dan lain-lain.
Kalau di luar negeri partai menjadi dilematis, satu sisi harus sejalan dengan Menanggapi pertanyaan, kapan
fasilitator ya nggak apa-apa, karena otoritas individu kedaulatan rakyat tapi kondisi ideal DPR berkualitas bisa
masyarakat sudah terdidik, politisinya partai politik perannya dimana? dicapai, Bima memperkirakan dua
sudah berkualitas. Di Indonesia kan Pemilu lagi dengan catatan berbenah
belum. Jadi ini dilematis. Satu sisi betul K K K K Kor oror ordinasi DPP-caleg dari sekarang. Sekarang begini-begini
ordinasi DPPdinasi DPP--ccalegaleg
dinasi DPP
dinasi DPP-caleg
-
aleg
c
substansi demokrasi seperti itu, tapi sisi Dengan peniadaan fraksi, menurut saja, yang masuk tidak digarap,
lain kita harus pick-up the process, harus Bima yang harus diperkuat adalah kaderisasi tidak dilakukan, rekrutmen
mengejar batas itu. koordinasi antara DPP dengan para politik tidak dibenahi, We Are Going
Dengan sistem suara terbanyak, caleg ini. Bagaimanapun juga, anggota Nowhere, kita tidak kemana-mana.
partai politik dikurangi peranannya, DPR anggota DPR ini harus ikut garis Berputar-putar saja disini. Kata
padahal sebetulnya masih dibutuhkan partai itu. Kalau mereka tidak setuju pengamat transisi demokrasi di
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 9