Page 11 - MAJALAH 70
P. 11

LAPORAN UTAMA


            KETUA DPP PDIP SUTRADARA GINTINGS ;
            SILAHKAN NIKMATI, KEBAHAGIAAN



            ATAU PENDERITAAN BARU






            Keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memberlakukan sistem suara terbanyak
            dalam Pemilu legislatif April mendatang diperkirakan tidak bisa berjalan lancar. Keputusan MK
            membatalkan pasal 214 UU Pemilu, ibaratnya,mengganti satu elemen dari 18 elemen tapi
            dengan merk lain.


                      eperti mobil bermerk  Konstitusi kita  megenai DPR dan  Yang kedua, dalam Undang-undang
                      Toyota dengan 18      DPRD adalah dua paradigma secara  Nomor 10 tahun 2008 tentang
                      instrumen lalu 1 diganti  simultan. Pertama adalah kedaulatan  Pemilihan  Umum  Legislatif,
                      dengan instrument dari  pemilih secara individual karena dalam  Mahkamah Konstitusi membatalkan 1
            S merk lain Ford misalnya,      Konstitusi disebutkan bahwa anggota  pasal saja, yaitu pasal 214. Sedangkan
            sehingga pasti mobilnya akan tersendat-  MPR dan DPR dipilih melalui  keseluruhan sistem Pemilihan Legislatif
            sendat, sehingga tidak bisa berjalan  Pemilihan Umum.            itu ada sub sistem 18 unsur atau elemen
            smooth ( (( (lancar),” tegas Ketua DPP
            smooth
            smooth  (                          Paradigma yang kedua, bersamaan           sehingga saya selalu
            smooth
            smooth
            PDI Perjuangan Sutradara Gintings  yang pertama adanya paradigma                 mengibaratkan
            dalam    perbincangan  dengan   kedaulatan partai. Artinya                           ini seperti
            Parlementaria mengomentari sistem  paradigma pemilih secara                           mobil
            suara terbanyak pada pemilu legislatif  terorganisir di dalam partai karena            bermerk
            April mendatang.                di dalam Konstitusi disebutkan                          Toyota
               Sistem baru menurut Gintings,  bahwa peserta pemilihan umum                          dengan
            masih bagian dari eforia yang salah satu  legislatif itu adalah partai                  1    8
            bentuknya adalah terlalu berlebihan  politik. Jadi kedua paradigma                      instrumen
            melakukan perubahan tanpa suatu  itu adalah paradigma yang                             lalu 1
            pemikiran yang holistik sehingga ketika  disebutkan dalam Konstitusi                   diganti
            eforia itu selesai atau dilakukan barulah  dan mestinya dilaksanakan                  dengan
            dipikirkan resikonya.           seecara bersamaan.                                    instrument
               Sebagai sistem yang baru, lanjut dia,                                            dari merk
            PDI Perjuangan menyampaikan saran                                                   lain. Merk
            sederhana saja, selamat menikmati itu.                                                Fo r d
            Apakah nanti selamat menikmati
            kebahagiaan baru atau selamat
            menikmati penderitaan baru?
            Berikut petikannya.

             arlemenlementartaria (Pia (P))
               lemen
                       ia (P
                     tar
               lementaria (P)
            P P P P Par arar arlementaria (P) )
               Bagaimana
            PDIP menyikapi
            keputusan MK
            mengenai suara
            terbanyak?
            SUTR
            SUTRADADARARAA
            SUTRADARA
            SUTR
            SUTRADADARARAA
            GINTINGS (S) :
            GINTINGS (S) :
            GINTINGS (S) :
            GINTINGS (S) :
            GINTINGS (S) :
                                                                                   Sutradara Gintings. foto: olly
               Yang pertama,
            paradigma yang
            dianut oleh
                                                                               PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16