Page 39 - MAJALAH 101

Terkait integritas pengadilan dae­ (FPAN), Anggota Panja RUU Pilkada tik uang. “Jika calon kepala dae rah
rah yang diragukan masyarakat, dari FPAN Herman Kadir menolak yang telah mengeluarkan ba nyak
mendagri sudah melakukan antisi­ ide pemilihan kepala daerah mela­ dana dan kemudian kalah, tetapi be­
pasi dengan melibatkan perguruan lui DPRD. “Itu kemunduran. Kalau lum siap mental untuk kalah, sering
tinggi. Alhasil, nanti bisa direkrut kita mau ubah sistem ini, kita sudah bisa memicu munculnya tindakan
hakim ad hoc dari akademisi yang mundur ke belakang,” tambahnya. anarkis dari para pendukungnya,”
dipilih lewat seleksi ketat. Dengan katanya.
begitu, setiap putusan hakim bisa Menurut Herman Kadir, bila me­
dipertanggungjawabkan. mang persoalannya para calon, Oleh karena itu, kata Hakam Naja,
maka mekanismenya yang harus pada pembahasan RUU Pilka da, DPR
Hal itu dilakukan untuk menghin­ diperbaiki. Dia mengutarakan ada dan pemerintah akan merumuskan
dari kemarahan pendukung pasang­ be be rapa pilkada yang tidak meng­ aturan pembatasan pengeluaran
an calon kepala daerah jika tidak habiskan dana besar. “Cara nya, per­ dana pilkada sehingga penyeleng­
puas dengan keputusan hakim. Se­ ketat aturan mainnya. Kalau perlu garaannya menjadi lebih propor­
hingga kekhawatiran adanya per­ pilkada serentak agar rakyat tidak sional. Aturan pembatasan tersebut,
mainan yang dilakukan hakim bisa jenuh,” ujarnya. menurut dia, bisa melalui beberapa
ditekan semaksimal mungkin. pendekatan, seperti banyaknya jum­
Menanggapi perdebatan ini, guru lah penduduk di suatu daerah atau
Sementara itu, meski DPR dan besar ilmu politik dari UI, Prof Mas­ luasnya wilayah geografis suatu
pemerintah sepakat penyeleng­ wadi Rauf mengatakan pemilihan daerah.
garaan pilkada digelar serentak, kepala daerah oleh DPRD adalah
namun pembahasan terkait me­ kemunduran, karena yang bermain “Persoalannya kondisi setiap dae­
kanisme pemilihan kepala daerah hanya elite partai politik. “Ini akan rah di Indonesia berbeda­beda, baik
masih menjadi perdebatan di ting­ menimbulkan kritik yang sangat luas dan bentuk geografis, jumlah
kat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada tajam. Sebab, dari pemilihan rakyat pen duduk, maupun kemam puan
di Komisi II DPR. dikembalikan ke elite parpol,” tukas­ mem perolah PAD (pendapatan asli
nya. daerah), sehingga diperlukan ka­
Beberapa fraksi masih berdebat jian,” katanya.
soal mekanisme pemilihan kepala Maswadi menambahkan, kalau
daerah. Misalnya saja, Fraksi Par­ ada masalah dengan Pilkada bukan Ia juga menambahkan, sumber
tai Demokrat (FPD) yang memilih demokrasinya yang diubah, tapi me­ dana penyelenggaraan pilkada juga
pilkada tidak langsung atau melalui kanismenya. harus diatur secara jelas apakah
pemilihan oleh DPRD. sepenuhnya dari APBN, sepenuh­
Sementara menurut pakar politik nya dari APBD, atau kombinasi dari
Menurut Anggota Panja RUU politik dari UGM Cornelis Lay me­ APBN dan APBD. Di sisi lain, kata dia,
Pilkada dari FPD, Abdul Wahab Da­ nilai dalam demokrasi yang terpen­ sumbangan dana untuk penyeleng­
limunthe, pemilihan kepala daerah ting bukan pemilihan langsung atau garaan pilkada, baik dari lembaga
langsung menimbulkan mudharat, tidak langsung. “Tapi apa yang mau maupun perorangan, juga relatif
yakni mengajarkan rakyat yang dicapai,” katanya. cukup besar.
korupsi. Dan partai politik menarik
“uang sampan” dari para calon Terkait soal pendanaan pilkada, “Namun, sumbangan dana un tuk
kepala daerah hingga Rp 5 miliar. Hakam Naja memandang perlu pilkada ini sudah diatur batas mak­
ada pembatasan pengeluaran da­ simalnya meskipun pela por an nya
“Dalam pemilu di Sumatera Utara na pemilihan kepala daerah da am yang kadang­kadang be um jelas,”
l
l
lalu, habis Rp 80 miliar, dan untuk aturan perundangan guna mengan­ katanya.
pengamanan sampai Rp 60 miliar. tisipasi ekses negatif dari penyeleng­
Sementara rata­rata calon sampai garaan pilkada. “Selama ini, belum Hakam mengemukakan bahwa
menghabiskan Rp 30 miliar. Untuk ada pengaturan pembatasan pege­ pembatasan pengeluaran dana
apa demokrasi kalau tidak untuk ke­ luaran dana pilkada, seperti dana pilkada tersebut sangat penting ka­
pentingan rakyat,” katanya dalam ra­ kampanye, iklan di media, atribut, rena untuk menjaga keadilan bagi
pat dengar pendapat umum (RDPU) dan seba gainya,” kata dia dalam seluruh pasangan kepala daerah
dengan sejumlah pakar, diantaranya sebuah diskusi di Gedung DPR, Ja­ yang akan bertarung. Demikian
guru besar ilmu politik dari UI, Prof karta, Selasa (2/4). juga, pengaturan frekuensi ber­
Maswadi Rauf dan pakar politik dari iklan di televisi. “Selama ini, hanya
UGM, Cornelis Lay di Gedung DPR, Menurut Hakam Naja, belum ada­ pasang an calon yang mempunyai
l
Jakarta, Kamis (14/3). nya aturan pembatasan penge uaran banyak uang, yang bisa sering ber­
dana kampanye sering membuat pe­ iklan di televisi, koran, media elek­
Pandangan berbeda datang dari nyelenggaraan pilka da menjadi “jor­ tronik,” katanya. (nt) Foto: Or/Parle.
Fraksi Partai Amanat Nasional joran” dan muncul nya praktik poli­

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 39