Page 35 - MAJALAH 101

Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Sejak tahun 2008­2010 dana APBN untuk sarana dan
Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor itu. prasarana vaksin flu burung yang sudah dikucurkan
besarnya mencapai Rp 916 miliar. Tahun 2008, dari
BAKN menyimpulkan terjadi penyimpangan dan alokasi sebesar Rp 191 miliar, yang terealisasi hanya
indikasi penyalahgunaan kewenangan dan mengin­ Rp143 miliar. Tahun 2009, alokasinya Rp 488 miliar,
di kasikan kerugian negara setidaknya sebesar Rp dan terealirasi Rp 300 miliar. Tahun 2010 alokasinya Rp
243.663.748.370,00 yang merupakan pelanggaran 478 miliar, dan terealisasi Rp 472 miliar. Tahun 2011
pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang­Undang Nomor 17 alokasi Rp 479 miliar, tapi tidak bisa dicairkan karena
tahun 2003 tentang Keuangan Negara. diberi bintang oleh Komisi IX. Dari total dana tahun
jamak jumlahnya mencapai Rp 1,6 triliun, dan yang
Negara Dirugikan Rp. 600 Miliar direalisasikan hanya 56%­nya atau Rp 916 miliar.
Masalah lain yang sedang ditelaah oleh BAKN adalah “Semua prosesnya sudah tidak benar, kenapa hal
masalah Sarana dan Prasarana Pengadaaan Vaksin Flu ini bisa terjadi dan dana yang telah disetujui sebesar
Burung Untuk Manusia. Diduga, akibat adanya kasus Rp. 2,2 triliun. Akibatnya kerugian negara ditaksir
yang terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan ini mencapai Rp. 600 miliar lebih. Dan yang lebih
merugikan negara hingga Rp. 600 miliar. Bahkan, kasus menyedihkan adalah BAKN sudah melakukan hearing
ini dianggap sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dengan Kemenkes setelah proses tender selesai,
luar biasa. namun perusahaan pemenang
tender yang disinyalir bernama
“Kasus vaksin flu burung Anugrah Nusantara tersebut
ini bisa jadi kasusnya lebih tidak ditemukan validitasnya,
be sar jika dibandingkan mestinya kan dilihat dan
deng an kasus Hambalang, dinilai kelayakkannya,” sesal
karena kasus Hambalang itu Sumarjati.
sudah ada prosesnya dan
jalan penyelidikannya lebih A k i b a t k e r u g i a n d a r i
transparan, sementara kasus proyek vaksin flu burung ini,
vaksin flu burung sejak semula BAKN sudah memberikan
sudah tidak benar dan banyak rekomendasi kepada Pimpinan
ditemukan penyimpangan,” DPR maupun ke Pimpinan Komisi
jelas Sumarjati. terkait, agar penyelidikan kasus
ini segera diteruskan ke KPK.
Sumarjati menambahkan,
penyimpangan yang ditemukan Sumarjati menambahkan,
adalah proyek itu dipercayakan aliran dana yang telah mengalir
kepada PT Bio Farma, yang ke proyek vaksin flu burung
notabene hanya merupakan mencapai 400 milyar dan dana
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bio yang mengalir ke proyek Hambalang 300 milyar lebih,
Farma sebagai perusahaan BUMN tidak berhak untuk maka BAKN meminta agar penelusuran tetap dilanjutkan
dapat proyek mengelola keuangan negara. Proyek ke KPK. Namun hingga kini BAKN belum mendapat
ini tidak ada dalam perencanan Kemenkes, seolah jawaban atas laporan yang telah disampaikan kepada
Kemenkes disandera dan “disetir” oleh Bio Farma. pimpinan Dewan maupun pimpinan Komisi. Adapun
jawaban yang sudah diberikan hanya jawaban lisan dari
“Kementerian Kesehatan tidak pernah mengajukan pimpinan Dewan, yaitu ‘sudah ditindaklanjuti sesuai
anggaran untuk membangun laboratorium untuk dengan ketentuan yang berlaku’. Mendapati jawaban
memproduksi vaksin flu burung. Tetapi dari pihak Bio yang kurang memuaskan, Sumarjati mempertanyakan
Farma melobi Badan Anggaran DPR untuk dilanjutkan kembali jawaban yang diberikan pimpinan Dewan.
ke Kemenkes. Setelah pengajuan dari Bio Farma
disetujui dan dana dari Kementerian Keuangan “Ketentuan yang berlaku itu ketentuan seperti apa?
sudah cair, baru Bio Farma memberitahukan kepada Dan yang mana yang dikatakan berlaku? Kenapa kasus
Kemenkes,” jelas Sumarjati. yang merugikan negara ini tidak diteruskan ke pihak
penegak hukum seperti KPK,” tegas Sumaryati.
Mestinya, tambah Sumarjati, Kemenkes yang
meng ajukan anggaran dan mendapatkan dana dari Anggota Komisi VIII ini juga menyesalkan, setelah
Kemenkeu. Namun kenyataannya Kemenkes tidak penegak hukum menetapkan status tersangka kepada
pernah mengajukan anggaran, malah ada dana salah satu pimpinan proyek vaksin flu burung yaitu
“nyelonong” untuk proyek vaksin flu burung. pejabat eselon dua dari Kemenkes, ternyata belum

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 35