Page 6 - MAJALAH 101
P. 6

ASPIRASI





                 Penamaan Stadion Sepak Bola



                   Surat dari Sri Rahardjo, menyampaikan pemberitahuan dan ucapan terima kasih atas
                 perhatian dari Pimpinan DPR RI yang telah menindaklanjuti surat aspirasi pelapor tanggal
                 12 Nopember 2011 tentang pengajuan nama alm. H.M Yusuf (mantan Ketua BPK RI)  untuk
                 diabadikan menjadi nama sebuah Stadion Utama Sepak Bola di Gedebage, Bandung, Jawa
                 Barat. (Terlampir analisa surat aspirasi Pelapor)
                   Menurut pelapor, alasan nama HM. Yusuf tesebut diabadikan karena alm. H.M. Yusuf adalah
                 seorang yang sangat amanah dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai Ketua BPK
                 RI.
                   Pelapor berharap agar rakyat menghargai jasa para pahlawannya yang telah berjasa
                 membangun  NKRI.






















                  Pengaduan Masyarakat Perihal

                  BPN RI Tidak Taat Asas Hukum


                    Surat dari Nico Indra Sakti,  yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi II,dan
                  Komisi III DPR RI perihal penyampaian pengaduan mengenai tidak dilaksanakannya Putusan
                  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tanggal 17 Januari 2002
                  tentang sengketa tanah SHM No. 350/Kelurahan Rawa Barat oleh Kepala BPN RI.
                    Dengan tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 303/Pdt.G/2001/
                  PN.Jak.Sel, pelapor sebagai salah satu ahli waris atas tanah tersebut mengajukan permohonan
                  kepada BPN untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan hukum
                  tetap, namun tidak mendapat tanggapan.
                    Pelapor kecewa dengan persyaratan yang mengharuskan adanya surat perintah PTUN Jakarta
                  untuk melaksanakan Putusan PTUN tersebut, yang berarti pelapor harus menunggu selama 3
                  (tiga) bulan terhitung sejak putusan dikeluarkan atau sesuai Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun
                  2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, menunggu selama
                  2 (dua) bulan tenggat waktu yang mewajibkan BPN melaksanakan putusan pengadilan.











          6  PARLEMENTARIA  EDISI 101 TH. XLIII, 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11