Page 7 - MAJALAH 101

Pembiaran Tindakan Korupsi yang

Dilakukan Pihak PT. Torus Ganda di

Kab. Padang Lawas

Surat dari M. Salim Dulay, anggota Koperasi Produsen Sawit Tolu Sakti Bona Bulu, Desa Ampolu,
Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pelapor pernah menyampaikan
laporan kepada KPK tentang tindakan PT Torus Ganda yang melakukan pengutipan terhadap
hasil kebun kelapa sawit yang merupakan aset negara yang pengelolaannya diserahkan kepada
Inhutani IV atas lahan seluas 47.000 hektar di Kabupaten Padang Lawas. Menurut KPK tindakan
PT Torus ganda tersebut bukan merupakan tindakan yang merugikan negara atau tindakan
korupsi.
Menurut pelapor, LSM Komnas Penyelamat Aset Negara DKI dan Forum Peduli Petani Indonesia
Medan, kedua surat jawaban dari KPK yang menyatakan bahwa tindakan perusahaan tersebut
bukan tindakan korupsi karena tidak merugikan negara adalah keliru dan membingungkan
pelapor selaku masyarakat awam.
Pelapor memohon kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI untuk menindaklanjuti surat pelapor
tersebut demi menyelamatkan perekonomian negara dan rakyat Indonesia.

Dugaan Tindak Pidana

Pemanfaatan Limbah B3

Surat dari LSM Ranchunit kepada Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI perihal laporan
dugaan tindak pidana pemanfaatann limbah B3 (oli bekas, minyak kotor, drum bekas, dll) yang
dihasilkan PT Krakatau Steel (PT KS) oleh PT Purna Baja Hacket (PT PBH).
PT KS mendirikan sebuah perusahaan non BUMN yaitu PT PBH sebagai pengelola limbah B3
yang dihasilkan PT KS, tanpa melalui tender dengan kontrak tunggal monopolistik, padahal PT
PBH tidak memiliki ijin pengelolan limbah B3 dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Pelapor memohon kepada Komisi III DPR RI meminta BPK untuk melakukan audit investigasi
terkait tata kelola limbah B3 yang dihasilkan oleh PT KS dan dikelola secara ilegal oleh PT PBH
sehingga diketahui secara pasti kerugian yang telah dialami oleh negara dan selanjutnya hasil
audit tersebut disampaikan kepada KPK serta melakukan verifikasi langsung ke Kementerian
Lingkungan Hidup terkait pembiaran kegiatan PT KS dan PT PBH tersebut.
Demikian Permasalahan pelapor terkait dengan lingkungan hidup, kiranya diteruskan kepada
Komisi VII DPR RI.

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 7