Page 12 - MAJALAH 101

PROLOG

ari sisi perangkat hukum, tiga RUU telah Sistem politik sehat
berhasil diselesaikan yakni RUU Pemilu, RUU
DPenyelenggaraan Pemilu dan RUU Parpol. Tiga Menanggapi system proporsional terbuka pemilu
RUU lain yang mengatur kelembagaan hasil pemilu yaitu mendatang, anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly
RUU Pilkada, RUU Pilpres dan RUU MPR, DPR, DPRD dan mengatakan, persaingan antarparpol dan calon
DPD (MD3) masih dalam proses pembahasan. anggota legoslatif (caleg) akan semakin ketat. Sistem
proporsional terbuka dengan suara terbanyak akan
Mencermati perubahan dalam RUU Pemilu, sistem­ menciptakan kompetisi politik yang ketat, tidak saja di
nya sudah mengalami perubahan, dari proporsional eksternal partai, tapi juga di internal partai.
tertutup, kemudian menjadi proporsional terbuka,
dengan berdasarkan suara terbanyak. “Ini merupakan “Nah, saya kira ini langkah baik untuk mengkonsolidasi
per kem bangan yang cukup penting dalam konteks partai politik dan agar sistem politik kita tidak dipenuhi
sistem pemilu kita, meskipun ada beberapa celah partai­partai politik. Kita mengarah pada satu sistem
yang mesti kita perbaiki lagi ke depan. Misalnya, untuk perpolitikan nasional yang semakin sehat,” tutur
menjadi anggota DPR, ongkos politiknya sangat mahal,” Yasonna. Penerapan parliamentary threshold menjadi
ungkap pengamat politik Alfan Alfian. 3,5%, dari sebelumnya 2,5%, semakin mengukuhkan
kesesuaian sistem presidensial yang dianut konstitusi
l
Adanya pemikiran untuk menserentakkan penye eng­ kita.
garaan pemilu, sehingga lebih menghemat bia ya, ini juga
gagasan­gagasan baru yang mesti diantisipasi ke depan. “Kita melihat, seharusnya dalam sistem presidensial,
Dari segi proses penyederhanaan sistem kepartaian jumlah partai politik tidak terlalu banyak. Jadi, dengan
12 partai nasional merupakan suatu perkembangan rekayasa UU Pemilu dan Parpol, saya kira demokrasi kita
yang signi fikan dalam proses penyederhanaan sistem akan lebih sehat ke depan. Itu harapan saya dan kita
kepartaian. semua,” ungkap Yasonna. Hanya saja, memang, ada
ongkos politik yang harus dibayar dan itu sangat mahal.
Semula 48 partai di tahun 1999, kemudian 24 partai, Hingga saat ini belum ada aturan mainnya. Ongkos
naik lagi jadi 38 partai di 2009, dan sekarang menjadi yang mahal ini merupakan ekses dari penerapan sistem
12 partai. Ini, kan, sudah merupakan perkembangan. Pemilu.

Rekannya dari FPG
Azhar Romli mengatakan,
dengan disahkannya
UU Pemilu yang baru,
l e m b a g a p a r l e m e n
diharapkan semakin kuat.
Keterwakilan partai­
partai politik di DPR RI
semakin mengukuhkan
sistem presiden sial.

“Penguatan kelem­
b a g a a n p a r l e m e n
sangat diharap kan untuk
menopang penguatan
sistem presidensial.
Check and balances
antara eksekutif dan
legislatif harus berjalan.
Bahkan, dengan UU
No.8/2012 diharap ­
kan dapat merekrut
anggota­anggota yang
berkualitas,” jelas Azhar.
Secara faktual, ini perkembangan yang cukup bagus,
karena tercipta satu desain politik yang memungkinkan Anggota Fraksi Partai Golkar(F­PG) ini, melihat, sis­
penyederhanaan politik itu terjadi tanpa harus melalui tem proporsional terbuka dengan suara terbanyak
rekayasa politik dari atas, seperti yang dilakukan Orde merupakan keputusan politik yang sangat tepat saat
Baru, yang memaksakan dari 10 parpol, menjadi 3 ini. Artinya, dengan sistem ini, kita ingin menempatkan
orsospol, yaitu 2 parpol dan 1 Golkar. kedaulatan rakyat pada tempatnya. Hanya saja menu­

12 PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013