Page 13 - MAJALAH 101

3 kabupaten dalam satu dapil. Tentu saja ini menguras
ongkos politik yang sangat mahal.

Lembaga Presiden Diperkuat

Dalam RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan
datang, diupayakan kelembagaan presiden menjadi
lebih kuat lewat penerapan sistem presidensial yang
konsisten. Presidential threshold tampaknya masih tetap
dipertahankan pada angka perolehan kursi 20% suara
di parlemen. Walau pun ada fraksi yang mengusulkan
lebih rendah, yaitu 3,5% sesuai perolehan parliamentary
threshold untuk mengusung kandidat presiden, UU
Pilpres dipastikan akan segera bisa diselesaikan.

Azhar Romli mengatakan, itu semua dalam rangka
komitmen kita membangun kelembagaan presiden yang
kuat dengan sistem presidensial.” Bila presiden terpilih
nanti dari suatu partai yang suaranya tidak signifikan
pada Pemilu, itu sangat rentan mengalami konflik
politik. Besar kemungkinan presidennya juga akan sulit
mengambil keputusan, karena selalu ditentang oleh
partai­partai besar di parlemen. Di sinilah pentingnya
rut Azhar teknik penghitungan suara untuk penentuan angka yang tinggi untuk presidential threshold.
calon anggota legislatif (caleg) terpilih itu harus dihitung
habis terlebih dahulu dalam satu daerah pemilihan Ia mencontohkan, saat ini Presiden SBY saja masih
(dapil) seperti diusulkan F­PG. kerap digoyang di parlemen, padahal partainya
pemenang Pemilu dan telah membangun koalisi. Kita
Saat ini RUU Pilpres sendiri masih di bahas di Badan tidak bisa bayangkan kalau nanti juga muncul kandidat
Legislasi (Baleg) DPR. Sempat ingin dibawa ke Rapat presiden dari perseorangan, non partisan. Efektifitas
Paripurna, namun ditunda. Masih dibutuhkan lobi kerja lembaga kepresidenan dipastikan akan terus
antar faksi untuk memuluskan jalannya pengesahan terganggu. “Makanya, MK menolak gugatan seorang
UU usulan inisiatif DPR ini. Setidaknya ada empat fraksi presiden dari jalur perseorangan. Kalau tidak ada
yang menunda, sehingga dukungan dari parlemen
masih butuh waktu sedikit lagi sangat susah bergerak,” kata
untuk merampungkannya. Azhar.

Ekses dari penerapan Terhadap profil dan kinerja
sistem Pemilu dengan propor­ DPR ke depan, pengamat
sional terbuka adalah ongkos politik Alfan Alfian mengaku
atau biaya politik dalam tidak sepenuhnya optimis,
kampanye Pemilu 2014 akan karena melihat system dan
membengkak. Antar caleg prosesnya dan melihat
dipastikan saling bersaing pragmatisme transaksional
ketat, tidak saja menyangkut kemudian tidak optimalnya
konsep dan program yang partai dalam perekrutan caleg
ditawarkan, tapi juga dana itu juga masih terjadi.
besar yang harus dikeluarkan.
Untuk itu, perlu diatur dalam undang­undang Pasalnya, sambung Alfan, waktunya sudah sangat
tersendiri. mepet sedang proses perekrutan caleg, publik tidak
sepenuhnya tahu sehingga prosesnya hampir sama
Menurut Yasonna, sebetulnya ada keinginan dari dengan DPR sebelumnya. “Kalau itu yang terjadi
fraksinya untuk mengatur biaya politik yang terlalu saya tidak sepenuhnya optimis pemilu 2014 akan
tinggi ini dalam setiap Pemilu. Ongkos politik yang tinggi menghasilkan DPR yang lebih baik dari pada anggota
tidak saja membebani anggaran negara, tapi juga para DPR sekarang,” ungkap Alfan menambahkan. (mh,mp, sf,
caleg yang bertarung dalam Pemilu. Cara yang paling ray) Foto: Doc/Parle.
efektif mungkin memperkecil luasan daerah pemilihan
(dapil). Selama ini, para caleg harus menguasai 2 sampai

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 13