Page 8 - MAJALAH 101
P. 8
PESAN PIMPINAN
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM
DAN KEBIJAKAN LOKAL DI ACEH
OLeH dr. MarzUki aLie
Beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali mengarah ke Aceh. Perhatian
tersebut muncul bukan karena bencana gempa bumi, tsunami atau munculnya kelompok
separatis di wilayah ini, namun oleh disahkannya Qanun No. 3 tahun 3013 tentang Bendera
dan Lambang Aceh, yang mengadopsi lambang dan bendera yang mirip simbol Gerakan Aceh
Merdeka, sebagai lambang dan bendera Aceh. Dengan peristiwa ini, masyarakat dan Pemerintah
kemudian kembali bertanya, apakah yang diinginkan oleh masyarakat Aceh telah difahami
oleh Pemerintah Daerahnya? Sebab kebijakan implementasi hukum Islam dan kebijakan lokal
di Aceh, seperti disahkannya Qonun No. 3 tahun 3013, justru mengundang keraguan dari
masyarakat Aceh sendiri.
Tidak lepas dari pengesahan Politik” yang menempatkan Islam
Qanun, yang pada saat opini sebagai “objek politik”, misalnya
ini ditulis masih dievaluasi oleh menggunakan simbolsimbol Islam
Pemerintah Pusat, patut kita cermati untuk kepentingan politik praktis
kembali pemikiran mengenai makna pada partaipartai tertentu. Politik
implementasi hukum Islam dan Islam memiliki pengertian lebih
kebijakan lokal di Aceh. luas, mengandung pemikiran yang
bermula dari masalah etika politik,
Tidak dapat dipungkiri, masya falsafah politik, kepercayaan,
ra kat Aceh khususnya, sangat hukum, dan sebagainya, hingga
menginginkan kembali hadirnya tatacara hidup bernegara. Para
kejayaan “Tanah Rentjong” seba orientalis Barat pun mengakui,
gaimana kejayaan Kerajaan Samu Islam lebih dari sekadar agama,
dera Passai di abad ke14. Kesultanan namun juga mencerminkan sistem
Passai atau Samudera Passai, adalah peradaban yang lengkap, yang
kerajaan Islam pertama di Nusantara mencakup agama dan negara
yang kaya dan makmur, yang secara bersamaan. Islam bukanlah
amat disegani oleh penjajah Barat Pase di Kota Lhokseumawe yang semata agama (a religion), namun
maupun negaranegara wilayah saya hadiri beberapa waktu lalu, juga merupakan sebuah sistem
Asia Tenggara. Masa kejayaan juga bertujuan untuk menggali politik (a political system). Bahkan
Samudera Passai, sebagai kerajaan kembali peradaban Islam dan boleh dikatakan bahwa keragaman
Islam pertama di Nusantara dengan peran strategis Aceh sebagai pusat khazanah pemikiran politik Islam itu
julukan “Serambi Mekkah” inilah, pembaruan menuju tata kehidupan bermula pada pemikiran tentang
yang kemudian menjadi model bagi yang lebih Islami. hubungan agama dan negara.
masyarakat Aceh untuk diwujudkan
kembali di masa sekarang. Politik Islam Meskipun pada beberapa puluh
tahun belakangan ini ada se
Berbagai diskusi, seminar, dan Berbicara mengenai upaya mentara kalangan ummat Islam
berbagai upaya yang telah dilakukan implement asi hukum Islam yang mengklaim diri sebagai
untuk mewujudkan kejayaan Aceh, dan kebijakan lokal Aceh, tentu kalangan “modernis”, yang beru
termasuk implementasi hukum Islam saja tidak lepas dari berbicara saha memisahkan kedua sisi itu,
dan berbagai kebijakan lokal terkait mengenai Islam sebagai “Politik yaitu Islam dan politik, namun
otonomi daerah. Tidak terkecuali Islam” (Siyasah Islamiyah). Jangan seluruh gagasan pemikiran Islam
Seminar Internasional Samudera keliru dengan istilah “Islam sesungguh nya dibangun di atas
8 PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013
