Page 20 - MAJALAH 217

ANGG ARAN

Perlu Perhitungan Kualitatif Atas

Realisasi Anggaran KPC-PEN 2022

Laporan realisasi
anggaran kerap disajikan
sebatas angka-angka Pertama, jangan
kuantitatif besaran hanya fokus pada
penyerapan. Studi nilai dan persentase
kualitatif mengenai realisasi anggaran
dampak penggunaan tetapi juga perhatikan
dana tak jarang luput impact-nya. Hal ini
dari perhatian. yang terus luput dari
evaluasi anggaran
emerintah melalui kita. Hanya mencapai
Kementerian Keuangan
telah mengumumkan target realisasi
laporan realisasi (belanja) sedangkan
P penggunaan dana Komite kualitasnya jarang
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tahun dikalkulasi.
2022 yang mencapai Rp396,7 triliun FOTO: MUNCHEN/NR Anis Byarwati
atau 83,9% dari Rp472,6 triliun yang Anggota Komisi XI DPR RI
dianggarkan. Anggota Komisi XI
DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan
agar realisasi anggaran tak hanya
diukur sebatas kuantitas dana yang “Jadi, pajak yang kita bayar dan terkait UMKM penerima bantuan.
dikeluarkan, namun perlu ada studi pembiayaan dari utang bisa mubazir Menurutnya, sebaran dan rataan
kualitatif untuk mengukur dampak jika tidak dievaluasi penggunaan UMKM penerima bantuan, besaran
penggunaan anggaran tersebut. anggarannya,” tambahnya. Terdapat bantuan menjadi beberapa hal yang
“Pertama, jangan hanya fokus tiga klaster penggunaan anggaran patut disoroti bersama mengingat
pada nilai dan persentase realisasi PC-PEN tahun 2022 antara lain Indonesia masih belum memiliki
anggaran tetapi juga perhatikan kesehatan, perlindungan masyarakat, database yang valid terkait UMKM.
impact-nya. Hal ini yang terus dan pemulihan ekonomi. Dari tiga “Saya pribadi sangat
luput dari evaluasi anggaran kita. klaster yang ada, klaster pemulihan mendukung realisasi anggaran
Hanya mencapai target realisasi ekonomi merupakan klaster yang yang besar dan tinggi. Akan tetapi,
(belanja) sedangkan kualitasnya mampu menyerap anggaran perlu dianalisis apakah penerimaan
jarang dikalkulasi,” ujar Anis. melebihi pagu yang dianggarkan bantuan UMKM sudah merata
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas atau Rp183.4 triiliun dari Rp178,32 atau hanya itu-itu saja. Persoalan
Keuangan Negara (BAKN) DPR RI triliun dana yang disediakan. Salah mendasar di Indonesia adalah data.
ini juga mengaitkan penggunaan satu penggunaan dana ditujukan bagi Saya kira kita belum memiliki data
anggaran KPC-PEN yang sumber dukungan untuk UMKM termasuk UMKM yang valid dan ini tentu bisa
dananya didapat dari pajak maupun subsidi KUR. memunculkan pertanyaan baru,
pembiayaan utang. Ia menekankan Secara pribadi, Anis memberikan yakni tentang realisasi anggaran
bahwa upaya-upaya tersebut apresiasi terhadap besaran realisasi yang dimaksud,” sebagaimana
harus disertai evaluasi penggunaan anggaran, namun ia kembali disampaikan politisi PKS kepada
anggarannya. membubuhkan catatan terutama Parlementaria.

20 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023