Page 17 - MAJALAH 217

SUMB ANG S ARAN

serentak sangat cocok untuk
Sejarah munculnya penggunaan sistem digunakan. Namun, dalam
proporsional daftar terbuka sebenarnya berangkat pandangan penulis jika pemilu
dari kritik-kritik yang dilontarkan oleh kalangan dilakukan dengan mekanisme
pegiat/aktivis demokrasi. terpisah antara legislatif terlebih
dahulu dan dilanjutkan eksekutif,
maka sistem yang digunakan
lebih cocok menggunakan sistem
masyarakat, ada ketakutan dari caleg suara. Hal ini juga perlu menjadi proporsional terbuka.
jika tidak melakukan praktik seperti ini pertimbangan untuk memilih sistem Hal ini disebabkan ada waktu jeda
akan dipastikan tidak terpilih. proposional tertutup untuk dijadikan antara pemilihan legislatif menuju
Masyarakat menjadi terbiasa opsi dengan menggunakan pemilu eksekutif. Dari sisi penyelenggara
dalam menggunakan hak suaranya yang serentak. pemilu memberikan ruang waktu
tergantung pada uang yang Namun, usulan menggunakan untuk mempersiapkan pemilu.
didapatkan. Muncul istilah NPWP sistem proposional daftar tertutup Proses rekapitulasi di pemilihan
(omor piro wani piro), perilaku dengan mekanisme pemilu legislatif tidak memakan waktu
masyarakat yang seperti ini telah serentak, penulis menyepakati dan tenaga yang banyak, apalagi
melekat di pemilih Indonesia. Maka, usulan dari Mada Sukmajati yang saat pemilihan eksekutif (calon
para caleg selalu berpikir mencari merupakan Dosen Departemen presiden dan wakil presiden). Maka,
sumber daya uang yang besar Politik dan Pemerintahan UGM yang menggunakan sistem proporsional
terhadap para pemilik modal agar menurutnya jika menggunakan terbuka sangatlah cocok. Atau
mendapatkan modal untuk menyuap sistem proposional tertutup, maka dengan model pemilu serentak
masyarakat. perlu pendahuluan atau proses yang moderat akan lebih cocok
Saat ini, muncul sejumlah pihak kandidasi terlebih dahulu di internal mengunakan sistem proporsional
dari kalangan partai politik dan partai politik yang memenuhi prinsip terbuka.
pengamat menginginkan kembali transparansi, akuntabilitas, dan Artikel ini membayangkan
menggunakan sistem proporsional partisipasi dari masyarakat. Selain bagaimana skema model pemilu
tertutup. Sistem ini dianggap lebih itu, perlu dilakukan edukasi agar serentak yang lebih moderat dan
adanya dorongan untuk penguatan pemilih mengenal nama-nama yang memperhatikan aspek keseimbangan
kelembagaan partai politik. Namun, dicalonkan oleh sebuah partai. bagi beban penyelenggara pemilu,
juga tidak sedikit yang tetap Kemudian untuk memperkuat aspek pemilih, dan aspek peserta
mempertahankan sistem proporsional adanya prinsip tersebut pada proses pemilu. Model keserentakan pemilu
terbuka. Di Indonesia perdebatan kandidasi penulis sepakat dengan yang moderat ialah membagi pemilu
dari kedua sistem ini telah menjadi usulan Mada Sukmajati bahwa perlu dipisah menjadi dua, yakni pemilu
perdebatan setiap menjelang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nasional dan lokal dengan jarak
pemilu. Semua pihak memiliki alasan (PKPU) yang mewajibkan setiap kurang lebih antara 2,5 tahun atau
masing-masing dan atas dasar partai membuat berita acara proses 2 tahun. Pemilu nasional ini meliputi
kepentingannya masing-masing. pencalonan. Selanjutnya masyarakat pemilihan eksekutif meliputi presiden
Tulisan ini mengusulkan jika perlu mendorong reformasi terhadap dan wakil presiden. Kemudian
pemilu dilakukan secara serentak kelembagaan partai politik agar legislatif meliputi , DPD dan DPR RI.
tahun 2024. Maka, dibandingkan mampu melahirkan sebuah produk Selanjutnya pemilihan lokal yakni
menggunakan sistem proposional kepemimpinan yang baik, atau memilih eksekutif yang meliputi
terbuka yang berlaku sistem mendorong partai politik melakukan gubernur dan wakil gubernur, wali
sebelumnya, maka penulis menilai undang-undang parpol. Revisi kota dan wakil wali kota, atau bupati
menggunakan proposional tertutup undang-undang parpol misalnya ada dan wakil bupati. Sedangkan legislatif
memiliki lebih banyak kelebihan, dan pembatasan jabatan ketua umum, meliputi DPRD Provinsi dan DPRD
lebih cocok untuk diterapkan pada keharusan transparansi keluar masuk Kab/Kota. Model seperti ini akan
penyelenggaraan pemilu legislatif partai, dan isu lain yang perlu diatur. mempermudah penyelenggara
secara serentak. Alasannya ialah Jika partai politik mampu pemilu, hidupnya dinamika politik
sistem ini mempermudah aspek melakukan melakukan reformasi lokal, dan adanya hasil memperkuat
pemilih dan dari sisi penyelenggaraan. terhadap dirinya, maka penggunaan subtansi hubungan pusat dan
Sistem ini mempermudah pada aspek sistem proposional tertutup dengan daerah dalam memperkuat sistem
rekapitulasi suara dan penghitungan mekanisme penyelenggaraan presidensil.

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 17