Page 14 - MAJALAH 217
P. 14

L APORAN UT AMA





                                              MK Tidak Boleh


                                      Punya Standar Ganda






























                  FOTO: RUNI


                  Delapan fraksi di DPR RI saat menggelar Konferensi Pers untuk menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup di Gedung Nusantara III.
                      Perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan                  pertemuan dan sepakat kokoh
                    umum (Pemilu) untuk 2024 mencuat belakangan ini.                 dengan pemilu terbuka.
                       Hal ini dipicu oleh sebuah wacana akan diterapkan                Kedelapan fraksi ini kemudian
                     sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos               berlanjut menyatakan sikapnya
                                                                                     dengan Press Conference di Gedung
                          partai politik akibat ada yang menggugatnya di             Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu,
                         Mahkamah Konstitusi (MK). Menjadi lebih ramai,              (11/1/2023) lalu. Mereka bersama-
                       lantaran wacana ini dilontarkan oleh Ketua Komisi             sama membacakan pernyataan
                                                                                     sikapnya untuk terus mengawal
                    Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, yang bahkan                 setiap proses gugatan di MK terkait
                  meminta para bakal calon legislatif tidak terburu-buru             pelaksanaan sistem pemilu. Salah
                                                       melakukan kampanye.           satu poin pernyataan sikap ini
                                                                                     meminta MK konsisten dengan
                                                                                     Putusan MK Nomor 22-24/PUU-
                                   Di parlemen,     lainnya dengan tegas menolak itu.   VI/2008 pada 23 Desember 2008,
                                   PDIP menjadi     Puncaknya, Minggu, 8 Januari 2023   dengan mempertahankan pasal 168
                                   partai           di Hotel Dharmawangsa, Jakarta   ayat (2) UU No.7/2017 sebagai wujud
                                   pendukung        Selatan, Mereka yang menolak, yakni   ikut menjaga kemajuan demokrasi
                                   utama dan        Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai   Indonesia.
                                   hanya satu-      Gerindra, Fraksi Partai NasDem,     Hal ini juga diungkapkan oleh
                                   satunya          Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,   Wakil Ketua Komisi II sekaligus Politisi
                                   parpol yang      Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai   Fraksi PKB Yanuar Prihatin, yang
                                   mengusulkan      Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai   menyatakan delapan fraksi di DPR
                  sistem proporsional tertutup.     Amanat Nasional, dan Fraksi Partai   menyatakan sikap terbuka menolak
                  Sementara delapan fraksi di DPR   Persatuan Pembangunan melakukan   tertutup (proporsional) dan bertahan



                   14     PARLEMENTARIA      EDISI 217      TH. 2023
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19