Page 11 - MAJALAH 217

L APORAN UT AMA

“Ketua KPU sudah melampaui
batas kewenangannya dan bisa
dikatakan melakukan intervensi
terhadap perkara yang sedang
berproses di MK. Sebab bisa MK telah memutuskan
dikatakan mengintervensi soal sistem bahwa sistem pemilu yang
proporsional tertutup yang kini konstitusional adalah
perkaranya masih dibahas di MK. Dan
bisa dikatakan melakukan intervensi sistem pemilu terbuka dan
terhadap perkara yang sedang putusan tersebut sudah
berproses di MK,” tandas Saan. final. Sehingga, hal tersebut
Terkait hal itu, Saan kembali
menyayangkan komentar Ketua menjadi acuan bagi DPR RI
KPU soal peluang pemilu sistem bersama pemerintah untuk
proporsional tertutup. Komentar membuat dan menerapkan
tersebut diduga dapat menimbulkan
kegaduhan politik jelang Pemilu sistem pemilu terbuka
2024. “Pernyataan Ketua KPU ini pada pemilu 2009 sampai
menjadi salah satu sebab munculnya dengan pemilu 2019 lalu.
kegaduhan politik, lalu ada
ketidakpastian politik bagi partai-
partai,” tegas Saan. FOTO: GERALDI/NR Riyanta
Sementara itu, Anggota Komisi Anggota Komisi II DPR RI
II DPR RI Riyanta mengimbau Ketua
KPU untuk fokus kepada tugas pokok
dan fungsi (Tupoksi)-nya saja dan terbuka pada Pemilu 2009 sampai hukum. Maka dinamika politik harus
agar sebelum menyampaikan opini dengan Pemilu 2019. sesuai dengan hukum yang sudah
atau pernyataan, dipertimbangkan “Dinamika politik menjelang disepakati oleh bangsa Indonesia,”
dahulu dampak baik dan buruknya dilaksanakannya pemilu serentak ungkap Riyanta dalam keterangan
terhadap stabilitas hukum, politik, pada tanggal 14 Februari 2024 resminya, awal Januari lalu.
sosial, keamanan. MK sebelumnya meningkat. Hal ini lumrah dalam Dalam hal ini, MK telah
melalui Putusan No.22-24/PUU-VI sistem negara demokrasi. Namun, memutuskan bahwa sistem pemilu
/2008 telah memberikan keputusan sesuai dengan pasal 1 ayat (3) yang konstitusional adalah sistem
yang menjadi acuan bagi DPR RI Undang-Undang Dasar Negara pemilu terbuka dan putusan
bersama pemerintah untuk membuat Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tersebut sudah final. Sehingga, hal
dan menerapkan sistem pemilu “Negara Indonesia adalah negara tersebut ditegaskan kembali Riyanta
menjadi acuan bagi DPR RI bersama
pemerintah untuk membuat dan
menerapkan sistem pemilu terbuka
pada pemilu 2009 sampai dengan
Ketua KPU sudah melampaui batas pemilu 2019 lalu.
kewenangannya dan bisa dikatakan melakukan Hukum harus ditegakkan sesuai
intervensi terhadap perkara yang sedang dengan prinsip dasar negara hukum
(Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), serta
berproses di MK. Sebab bisa dikatakan konstitusi sebagai “Kepala Negara”
mengintervensi soal sistem proporsional tertutup dan sebagai “Panglima.” Selain itu,
yang kini perkaranya masih dibahas di MK. Dan persoalan permohonan judicial review
bisa dikatakan melakukan intervensi terhadap tersebut ditegaskan Riyanta harus
dipercayakan sepenuhnya kepada
perkara yang sedang berproses di MK. MK. “Yakinlah hakim-hakim konstitusi
adalah manusia-manusia pilihan yang
mempunyai integritas yang mulia,”
Saan Mustopa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI tutup politisi Fraksi PDI Perjuangan
tersebut. pun/mh

11
TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 11