Page 9 - MAJALAH 217

L APORAN UT AMA

proporsional terbuka. pada Pemilu 2024. Doli menilai
Namun, Hasyim balik dicecar KPU telah berbicara topik di luar
atas pernyataannya itu. Hasyim kewenangannya.
dinilai perlu menjadi sosok yang
paling bertanggung jawab karena Komitmen Sistem
munculnya polemik sistem Pemilu Terbuka
ini usai pemberitaan terhadap Perdebatan alot ini membuat
pidatonya di Catatan Akhir Tahun rapat kerja berlangsung hingga 8
KPU, Desember 2022, yang saat jam. Kesepakatan baru tercapai
itu Hasyim mengomentari judicial ketika muncul alternatif agar dibuat
review di MK terhadap pasal sistem poin kesimpulan baru, yaitu poin 4
proporsional terbuka UU Pemilu. yang pada intinya menyatakan KPU
Kala itu, Hasyim mengimbau tegas mendukung Pemilu 2024
warga yang ingin maju sebagai mengacu pada UU No.7/2017 tentang
calon legislator untuk menunda Pemilu yang menggunakan sistem
sosialisasi dirinya dalam bentuk proporsional terbuka.
“KPU RI berkomitmen
baliho, spanduk, dan sejenisnya, menyelenggarakan Pemilu Tahun
karena ada peluang MK memutus
FOTO: ARIEF/NR tak lagi memakai sistem proporsional 2024 berdasarkan UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu yang
terbuka. Statemen secara sepihak
ini menuai respons negatif dari menggunakan sistem pemilu
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa.
mayoritas partai politik peserta proporsional terbuka sebagaimana
harus kita jawab. Itulah kenapa, pemilu. Hanya PDI Perjuangan diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU
teman-teman di DPR, khususnya yang mengaku setuju agar pemilu Pemilu dan dikuatkan oleh putusan
di Komisi II bereaksi mengambil legislatif kembali ke sistem MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008
sikap setiap kali ada pernyataan- proporsional tertutup. pada 23 Desember 2008, “ ujar Doli,
pernyataan yang tidak pada Ucapan Hasyim kemudian membacakan salah satu dari enam
tempatnya. Konteksnya bukan ditafsirkan sebagai dukungan butir kesimpulan.
karena hal-hal lain, namun kita ingin lembaga penyelenggara pemilu Tak hanya itu, Komisi II DPR RI
proposional, kita ingin suasana terhadap sistem tertentu, suatu secara bersama dengan Menteri
kondusif, dan tidak menjadi hal yang sudah dibantah Hasyim Dalam negeri, KPU RI, Bawaslu RI,
polemik di publik. Kita juga perlu berulang kali kepada wartawan dan DKPP RI bersepakat, pelaksanaan
mengetahui per hari ini persiapan dalam forum-forum resmi, termasuk Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU
yang kita lakukan untuk Pemilu di dalam rapat kerja. Wakil Ketua Komisi No.7/2017 tentang Pemilu. Sesuai
tahun 2024 dasar hukumnya adalah II Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem dengan UU tersebut,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun mengklaim bahwa akibat pernyataan Merespon hal itu, KPU memastikan
2017,” jelas politisi Fraksi Partai Hasyim, banyak bakal calon legislator anggaran Pemilu 2024 masih
Golkar ini. di akar rumput menunda rencana menggunakan skema pemilu dengan
mereka menyosialisasikan diri. sistem proporsional terbuka. Anggaran
Perdebatan Alot Akibatnya, tak sedikit partai politik tersebut sudah meliputi biaya untuk
desain surat suara, alat perlengkapan
Perdebatan alot sempat yang kesulitan menjaring caleg. pemungutan suara, dan sebagainya.
terjadi, hingga puncaknya saat Senada, Doli pun sempat Hasyim menyebut anggaran Pemilu
masuk pada sesi terakhir yaitu, menyatakan bahwa sebagai telah disetujui dalam daftar isian
pembacaan kesimpulan rapat salah satu pimpinan partai politik, pelaksanaan anggaran (DIPA) oleh
kerja. Ketua KPU Hasyim Asyari tersinggung atas komentar Ketua Presiden Joko Widodo.
sempat mengusulkan agar KPU itu. Seharusnya, menurut Doli, Hasyim selanjutnya membeberkan
narasi kesimpulan rapat tak perlu yang berhak tidaknya seorang anggaran pemilu sebesar Rp8,061
menyinggung sistem proporsional caleg untuk sosialisasi dirinya triliun dan yang disetujui dalam DIPA
terbuka secara eksplisit, melainkan dalam bentuk baliho, spanduk, dan sebesar Rp3,63 triliun. Selanjutnya
cukup dinyatakan “berkomitmen sejenisnya adalah pimpinan partai untuk 2023, anggaran yang diajukan
menjalankan Pemilu 2024 sesuai politik, bukan KPU. Doli mengkritik adalah sebesar Rp23,85 triliun dan
UU Pemilu” yang di dalamnya KPU yang berbicara soal peluang yang disetujui Rp15,98 triliun.
memang termaktub sistem pemilihan legislatif akan dilakukan
secara proporsional tertutup pun/mh

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 9 9